SILPA CAPAI 40 PERSEN, TPP PERLU DIEVALUASI

Badrun : Tidak Ada Kaitannya TPP dan Silpa

#Tarakan - 

Realisasi anggaran tahun ini diperkirakan menyisakan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sekitar 40 persen. Jumlah yang terbilang cukup besar sehingga sangat disayangkan sejumlah anggota DPRD Tarakan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan H Fadlan Hamid salah satunya. Dia mengatakan, besarnya Silpa tahun ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah yang seharusnya menghasilkan serapan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, serapan anggaran tahun diperkirakan ‘hanya’ 60 persen saja.

“Mereka ini (pegawai, red) kerjanya monoton, sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada peningkatan. Sehingga sangat kami sayangkan,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada Radar Tarakan.

Untuk itu, dia meminta pemerintah agar segera mengevaluasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diberikan kepada para pegawai. Lantaran pemberian TPP ternyata tidak menghasilkan serapan anggaran seperti yang diinginkan. Padahal, dengan adanya TPP tersebut, Fadlan menilai akan terjadi peningkatan semangat kerja dan penyelesaian tugas yang menghasilkan serapan anggaran lebih tinggi dari sebelumnya. “Ini berarti reformasi birokrasi di pemerintah kota itu tidak berjalan dengan baik, harus dievaluasi TPP itu. Biar mereka ada suntikan bekerja lebih baik,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan Drs Badrun MSi menampik jika kurangnya serapan anggaran tahun ini dikarenakan kerja para pegawai di jajarannya yang dianggap monoton. Dia justru menilai, para pegawai di lingkungan Pemkot Tarakan sudah bekerja maksimal dan berpegang teguh pada aturan yang ditetapkan.

“Saya kira, saya lebih berkonsentrasi kepada justifikasi terkait serapan anggaran tadi. Artinya apa? Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD itu sudah pas, sudah sesuai koridor atau aturan main yang sudah ditetapkan,” jelasnya kepada wartawan.

Aturan yang dimaksud, kata Badrun, terlihat dalam proses pengerjaan program yang dilakukan berdasar pada tahapan-tahapan. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dinilainya menghambat kinerja dan program yang telah dilakukan oleh setiap SKPD.

“Bagaimana menata system pelaporan keuangannya, kemudian disesuaikan dengan prosedur dan standar operasi yang ada. Oleh karena itu, Silpa itu tidak terkait langsung dengan kinerja, tapi kendala-kendala yang tidak disengaja yang terjadi,” belanya.

Terkait pernyataan dewan yang meminta pemerintah mengevaluasi TPP untuk pengawai, Badrun kembali membela para pegawai di jajarannya. Menurutnya, TPP tidak ada kaitannya dengan kinerja lantaran silpa sudah biasa terjadi di seluruh tanah air.

“Kami melihatnya relatif. Dari sudut mana kita melihatnya (kinerja pegawai, red), bagi kami TPP digunakan untuk disiplin kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sudah jelas (aturannya, red),  TPP itu sebagai instrumen disiplin pegawai. Kalau tunjangan-tunjangan diluar dari aturan pasti akan jadi temuan,” pungkasnya.(nat/ngh)

Sumber Info (kecuali gambar) : Radartarakan.co.id - Jumat, 2 Desember 2011

BERBAGI INFO :