TERBARU.......

Senin, 23 April 2012

APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KALTARA) DIPREDIKSI RP. 2 TRILIUN



#InfoKaltara - 


Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru saja disahkan UU pembentukannya, jangan terlalu berharap mendapatkan APBD yang besar. Hal ini berdasarkan APBD lima daerah yang tergabung dalam Kaltara: Tarakan, Malinau, Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung. APBD Kaltara kelak diprediksi hanya sekitar Rp2 triliun.
Dikatakan pengamat ekonomi Unmul, Aji Sofyan Effendi, dari catatan APBD lima daerah Kaltara tahun 2009, Malinau Rp1,551 triliun, Bulungan Rp1,639 triliun, Nunukan Rp1,206, Tarakan Rp1,382 triliun dan Tana Tidung Rp497 miliar. Jika dirata-ratakan APBD 5 daerah di Kaltara hanya Rp1,4 hingga Rp2 triliun.
"Kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kaltara tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim pemekaran untuk memaksimalkan potensi yang ada di 5 daerah jika ingin memaksimalkan menjadi DOB provinsi baru di Indonesia dan lepas dari Kaltim," jelas Sofyan kemarin.
Dicontohkan, awal terbentuknya Yogyakarta menjadi provinsi juga memiliki skema APBD sekitar Rp2 triliun. Hanya saja, setelah berjalannya proses itu maka terjadi peningkatan APBD. Namun, kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat sangat baik karena program dilakukan pemerintah sangat fokus terhadap program pro rakyat dan tepat sasaran. Hal ini tentu bisa dijadikan pelajaran penting bagi daerah pemekaran baru, khususnya Kaltara untuk menuju provinsi mandiri di Indonesia.
"Yogyakarta memiliki IPM yang bagus, indeks kesejahteraan juga bagus. Ini pelajaran yang sangat baik dipetik, karena proses pembangunan terfokus, meski tantangan dimiliki dari geografis sangat berbeda. Namun program tepat sasaran dalam pembangunan yang patut dicontoh, meskipun tantangan dimiliki Yogyakarta dan Kaltara sangat berbeda. Hanya saja, bukan persoalan geografis," tambahnya.
Bahkan, untuk melakukan peningkatan 5 persen pertumbuhan ekonomi daerah di Kaltim memerlukan nilai investasi sebesasr Rp92 triliun. Hal itu menjadi bukti atas sulitnya pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah yang memiliki tantangan geografis luar biasa seperti Kaltim, sehingga pemekaran daerah menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan fundamental di daerah yang terisolir dan tertinggal sarana dan prasarananya.  
Karena itu, ia menilai sangat perlu disiapkan skema pembiayaan menuju pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kaltara di lima daerah tersebut. Sesuai urutan luas wilayah, jumlah penduduk dan penduduk miskin juga menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi jika Kaltara ingin eksis menjadi provinsi baru. 
"Saya sangat mendukung pemekaran Kaltara di Kaltim untuk keluar dari masalah skema keuangan ini. Karena data ini merupakan fakta akademik yang terjadi di Kaltara yang membutuhkan skema keuangan dalam menunjang kesiapan data menuju terbentuknya provinsi. Skema keuangan ini sangat menentukan berbagai aspek, khususnya pembangunan di 5 wilayah yang masih terdapat kepincangan pembangunan dan sarana prasarana infrastruktur dimiliki," terangnya.
Sementara ditambahkan esensi pemekaran wilayah selain mendekatkan pelayanan publik. Namun terdapat masalah yang bakal menimpa pemekaran itu yakni pembagian urusan, pembagian sumber pendapatan, lemahnya koordinasi antar sektor dan daerah, disintegrasi dan fanatisme daerah. Karena, Kaltim memiliki geografis sangat luas dengan perbandingan 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura. Pemekaran Kaltara merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi dalam mendorong infrastruktur dan isolasi daerah agar semakin optimal.
"Dalam kondisi masih bergabung dengan Kaltim, 5 wilayah di Kaltara itu menempati urutan kemiskinan tertinggi 1 hingga 4 berada di Kaltara. Hal ini terjadi karena banyak faktor, selain APBD kecil, keterbatasan subsidi provinsi dan bantuan keuangan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibawah 10 persen dengan ketergantungan 90 persen dari dana perimbangan membuat berbagai persoalan di daerah tak tuntas. Terlebih lagi, dana perimbangan keuangan yakni DAK dan dana dekonsentrasi baru bisa diperoleh setelah 3 tahun dan sangat tergantung eskalasi politik dan kontraksi APBN,"            
Aji menambahkan, dengan terbentuknya Kaltara maka praktis Dana Alokasi Umum akan lebih besar dan sama dengan yang diperoleh Kaltim. Berdasarkan data rata-rata perolehan DAU di Kaltim sebelum penerapan kebijakan fiskal dua tahun lalu, Kaltim menerima rata-rata Rp382 miliar. Sementara Kaltara yang berada di wilayah utara
"DAU Kaltim sebelum distop masih bisa menerima rata-rata Rp382 miliar, kemudian dikucurkan lagi senilai Rp75 miliar pada 2011 lalu untuk Kaltim. Nah, Kaltara baru bisa menerima dana alokasi setelah tiga tahun mendapatkan subsidi dari provinsi induknya, yakni DAU, DAK dan dana dekonsentrasi. Tapi, hal itu juga dipengaruhi kinerja dan kreativitas SKPD untuk menggali potensi yang dapat menghasilkan dana alokasi dan bantuan. Paling mendasar adalah biaya rutin aparatur negara sangat penting, selain belanja langsung. Sebab Kaltara merupakan transisi pemekaran DOB dari Kaltim, sehingga akan terjadi perubahan fundamental dan sistem pemerintahan daerah yang sebelumnya Kaltim, kini Kaltara, ini yang harus dipahami semua orang," tambahnya. (ca)


Sumber Info (Kecuali Gambar) : KORANKALTIM.CO.ID - MINGGU, 22 APRIL 2012








BERBAGI INFO :


BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA
Bagaimana pendapat anda tentang manfaat BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA, Silahkan klik dibawah ini :







Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA

SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :

VIDEO SUATU HARI DI KOTA TARAKAN

VIDEO SUATU HARI DI KOTA TARAKAN
LIHAT VIDEONYA, SILAHKAN KLIK GAMBAR DIATAS