Bupati KTT: Dipaksa Tahun Ini Sama Saja Membunuh Kami
#InfoKaltara -
Di antara lima kabupaten/kota yang masuk Provinsi Kalimantan Utara nanti, infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung, kabupaten yang baru dimekarkan tahun 2007, jauh tertinggal dibanding daerah lainnya. Artinya beban provinsi baru ini begitu banyak, tak hanya membuka keterisolasian jalur darat di daerah perbatasan dengan Malaysia seperti di Malinau dan Nunukan.
“Proses membangun provinsi baru memang panjang. Namun kami ucapkan selamat kepada masyarakat Kaltara, karena ini awal perjuangan. Komisi II DPR masih membahas ini dengan pemerintah,” kata anggota DPR asal Kaltim Aus Hidayat.
Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Undunsyah mengatakan, pemisahan KTT dari Kaltim akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di kabupaten termuda itu.
“Kalau dipaksakan tahun ini sama saja membunuh kami. Jalan di KTT baru puluhan yang diaspal dan listrik hidup 12 jam,” kata Undun, begitu ia disapa, saat bincang dengan media ini beberapa hari lalu.
Undun menegaskan, kawasan di utara Kaltim tidak bisa dimekarkan begitu saja karena rentan dalam soal alokasi dana perimbangan yang lebih kecil dibandingkan wilayah selatan Kaltim. Dengan APBD sebesar Rp 1,1 triliun, KTT perlu kajian ekonomi dan keuangan, tidak langsung menyimpulkan semua kabupaten dan kota yang tergabung dalam Kaltara akan sejahtera.
“Pemekaran justru hanya menguntungkan wilayah selatan karena memperbesar APBD mereka,” katanya.
Ia berharap, Kaltara terbentuk bukan karena kepentingan elite politik. Ia mengibaratkan KTT seperti bayi yang baru lahir karena baru dimekarkan pada 2007. Kondisi ini berbeda seperti daerah-daerah lainnya di utara seperti Nunukan, Tarakan, Bulungan, dan Malinau.
“Kita masih disubsidi Provinsi Kaltim dari dana perimbangan. Kalau ini dicabut, apa ada jaminan?” tanyanya.
“Pemekaran justru hanya menguntungkan wilayah selatan karena memperbesar APBD mereka,” katanya.
Ia berharap, Kaltara terbentuk bukan karena kepentingan elite politik. Ia mengibaratkan KTT seperti bayi yang baru lahir karena baru dimekarkan pada 2007. Kondisi ini berbeda seperti daerah-daerah lainnya di utara seperti Nunukan, Tarakan, Bulungan, dan Malinau.
“Kita masih disubsidi Provinsi Kaltim dari dana perimbangan. Kalau ini dicabut, apa ada jaminan?” tanyanya.
Anggota DPR RI dapil Kaltim Hetifah ditemui di Balikpapan, kemarin, mengatakan transportasi, listrik, dan infrastruktur komunikasi menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan Kaltara ke depannya. Hal itu dirasa perlu selain juga infrastuktur jalan.
“Kalau bicara soal infrastruktur harus komprehensif. Jangan setengah-setenagh,” kata Anggota Komisi V DPR RI ini.
Politisi Golkar itu mencontohkan, perlunya jembatan untuk menghubungkan Tarakan dengan wilayah sekitarnya. Begitupun juga dengan Sebatik. “Bandar Nunukan juga sudah tidak layak lagi. Jadi fasilitas transportasi juga perlu,” katanya.
Dia yakin, jika sudah dimekarkan, Kaltara bisa membuatrencanayang lebih baik, daripada sekarang yang masih minim perhatian.
Sebelumnya, anggota DPRD Kaltim, Yepta Berto menyebut, tiadanya akses darat berarti tidak ada jalan keluar bagi permasalahan di perbatasan. Dirinya sepakat, permasalahan perbatasan dapat menjadi hal istimewa bagi pemekaran Kaltara di tengah moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah di Indonesia.
Terbentuknya Kaltara, lanjut anggota DPRD dari daerah pemilihan V atau wilayah utara Kaltim ini, membuat perhatian terhadap wilayah perbatasan lebih terfokus. “Itu jika dibandingkan dengan Kaltim yang wilayahnya begitu luas. Saya optimistis ketika Kaltara terbentuk, perhatian pada perbatasan lebih besar lagi,” lanjut politisi Partai Damai Sejahtera ini kepada Kaltim Post, Kamis (19/4).
Berdirinya provinsi yang akan terdiri dari Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung ini juga membuka peluang kue APBN yang lebih besar. “Ini bisa jadi kebangkitan bagi warga di utara dan kebangkitan negara ini di mata negara lain,” tambahnya.
Terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, pembentukan Kaltara bukan atas kepentingan elite tertentu. “Memang sudah sangat diperlukan. Saya berharap Kaltara dapat menjadi jawaban berbagai permasalahan yang dihadapi di perbatasan,” jelasnya.
Gubernur meminta semua pihak tetap menunggu Rencana Undang-Undang Daerah Otonom Baru yang mencantumkan pemekaran 19 daerah baru. Termasuk Kaltara dan Kabupaten Mahakam Hulu (pecahan Kutai Barat). (ri/*/edw/far)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Kaltimpost.co.id - Senin, 23 April 2012
BERBAGI INFO :
Saya rasa wacana ini bisa berhasil jika Wilayah utara sudah merencanakan Master Plan ekonomi secara menyeluruh untuk kabupaten kota yang akan menjadi Kaltara... Kajian Prospek ekonomi amat sangat diperlukan. Setau saya kawasan utara hanya berau yang dapat menopang ekonomi lokalnya. Jika Wilayah yang lain tidak segera berbenah dan Merencanakan Master Plan Ekonomi maka bisa dikatakan Wilayah Kaltara akan menjadi yang paling Miskin di Kalimantan.. Mengapa ? :
BalasHapus1. Kota Tarakan memang menghasilkan minyak, namun cadangan itu Hampir Habis, dan Cadangan Gas Masih Meragukan. pendapatan dari pajakpun masih terkendala jumlah penduduk yang boleh dikatakan sedikit
2. Tanjung Selor Masih membutuhkan sokongan dana provinsi untuk membangun. selain itu jumlah penduduk juga sedikit.
3. Malinau memiliki masalah dengan sumber daya lokal dan sumber daya alam yang masih tergolong muda. jumlah penduduk juga sedikit
4. Nunukan sebagai kawasan perbatasan masih bermasalah dengan sumberdaya alam lokal dan kewasan lindungnya. jumlah penduduk juga sedikit
5. Berau satu-satunya kawasan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi untuk menopang ekonomi Kaltara (Sepertinya Berau akan mikir2 jika dijadikan sapi perah)
6. KTT masih bermasalah dengan Sumber daya manusia, jumlah penduduk dan ekonomi lokal yang lambat perkembangannya..