KALIMANTAN UTARA " KALTARA " TINGGAL SELANGKAH LAGI

Bulungan Diminta Segera Siapkan Perkantoran

#Tarakan - 

#InfoKaltara - 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal selangkah lagi. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sekitar pukul 12.00 WIB Kamis kemarin (12/4), telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan 19 Daerah Otonomi Baru (DOB). Termasuk di antaranya Kaltara yang berada di urutan pertama.

“Ya tadi telah disahkan. Selanjutnya hasil ini akan dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendapatkan Surpres (Surat Presiden),” kata Agun Gunanjar, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar yang dihubungi Radar Tarakan melalui telepon selulernya, kemarin.

Setelah dikirim ke presiden, lanjut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meminta kepada menteri terkait untuk membahas sejumlah DOB tersebut dalam Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPR.

Adapun hasil Panja atau Pansus RUU 19 DOB ini, kata Agun, nantinya dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus) sebelum diparipurnakan menjadi undang-undang. “Setelah itu baru 19 DOB itu akan resmi dibentuk berdasarkan undang-undang,” jelasnya.

Selain menyetujui pembentukan RUU DOB Provinsi Kaltara menjadi UU yang berada di urutan pertama, dari 17 DOB lainnya yang merupakan kabupaten baru termasuk Kabupaten Mahakam Ulu, DPR juga telah menyetujui satu daerah menjadi kota yakni Kota Raha, Sulawesi Tenggara.

Sementara, 16 kabupaten baru tersebut, yaitu Kabupaten Muratara dan Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Pesisir Barat (Lampung), Pangandaran (Jawa Barat), Malaka (Nusa Tenggara Timur) dan Pulau Taliabu (Maluku Utara). Kemudian ada Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat (Sulawesi Tenggara), serta Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Ia mengungkapkan, khususnya di Komisi II DPR RI telah bersepakat Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Kaltara. Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan kantor gubernur, kantor DPRD provinsi dan kantor SKPD-SKPD sementara, selama bergulirnya roda pemerintahan di provinsi baru di tanah Borneo ini.

“Hal yang penting yang perlu disiapkan proses serah terima aset dari Provinsi Kaltim ke Provinsi Kaltara. Selain itu juga lahan-lahan untuk kepentingan pembangunan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya, harus disiapkan sejak sekarang,” pesannya kepada media ini.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo menambahkan, ke-19 DOB tersebut merupakan hasil dari pendapat dari masing-masing fraksi yang disampaikan melalui juru bicara pada sidang paripurna yang berakhir sekitar pukul 12.00 WIB kemarin.

“Pembentukan DOB ini berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi daerah otonom yang mandiri dan maju. Bukan hanya didasarkan atas kepentingan politik atau pribadi,” tegasnya.

Hal serupa juga dikatakan salah satu anggota DPR RI asal Kaltim KH Aus Hidayat Nur. Ia mengharapkan, kesiapan anggota DPRD Kaltara mendatang, setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah harus menyiapkan data-data sejumlah calonnya berdasarkan hasil Pemilu 2009. “Kita berharap semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan masyarakat di utara Kaltim khususnya,” katanya.

Anggota DPR Komisi V asal Kaltim, Hetifah Syaifudian juga mengatakan yang sama. Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini berpendapat, esensi pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan publik secara adil.

“Dan pada akhirnya harus mampu mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat. Usulan atau aspirasi masyarakat Kaltara sudah dikaji dengan cermat dan berhasil diperjuangkan di DPR,” ucapnya. Oleh karenanya, Hetifah berharap pembentukan provinsi Kaltara maupun Mahakam Ulu tidak menjadi media kepentingan politik segelintir elit dan tidak menghasilkan kebijakan yang salah sehingga dapat merugikan daerah induknya. “Kesempatan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah baru untuk meningkatkan perhatian bagi masyarakat di perbatasan dan daerah terpencil,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kaltim asal Dapil V Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung, H Abdul Djalil Fatah, mengajak semua masyarakat di wilayah utara untuk menyambut kelahiran provinsi yang sudah lama diidam-idamkan tersebut dengan doa kepada Allah SWT.

Djalil menuturkan, dia mendapat pesan dari  Ketua Komisi II DPR RI,  Agun Gunandjar, agar Kabupaten Bulungan sebagai calon ibukota Provinsi Kaltara menyiapkan kantor gubernur, kantor DPRD provinsi dan kantor SKPD-SKPD sementara.

Selain itu, juga perlu disiapkan rekrutmen PNS, baik dari provinsi Kaltim maupun dari kabupaten/kota yang ingin pindah menjadi PNS Provinsi Kaltara. “Tidak kalah penting, perlu pula disiapkan proses serah terima aset dari Provinsi Kaltim ke Provinsi Kaltara. Selain itu juga lahan-lahan untuk kepentingan pembangunan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya, harus disiapkan sejak sekarang dan jangan sampai bermasalah. Itu pesan Pak Agun Gunandjar,” katanya. Yang juga menjadi perhatian adalah pendirian Kantor Polda dan Korem di Kaltara, termasuk Kantor Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi. (sur/ri)

Sumber Info (Kecuali Gambar) : Radartarakan.co.id - Jumat, 13 April 2012

BERBAGI INFO :

BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA

Bagaimana pendapat anda tentang manfaat BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA, Silahkan klik dibawah ini : Biasa Saja Bermanfaat Sangat Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Mengerti Hasil Sementara