Agar Elpiji 3 Kilogram Tak Dijual di Atas HET
#Tarakan - Harga isi ulang elpiji tabung 3 kilogram di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) masih menjadi keluhan masyarakat. HET usulan Pemerintah Kota Tarakan yang kini tinggal menunggu ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Kaltim sebesar Rp 24.500. Namun kenyataan di lapangan, harga mencapai kisaran Rp 27 ribu hingga Rp 28 ribu.
Menyikapi hal ini, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tarakan berharap agen ikut melakukan pengawasan. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, Muhammad Romli menyampaikan, pangkalan isi ulang elpiji tabung 3 kilogram ditunjuk oleh agen. Sehingga menurut dia, agen juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
“Istilahnya bekerja sama-lah. Sendirian tidak mungkin, yang nunjuk (pangkalan, Red.) kan mereka (agen). Makanya kalau bisa bersama-sama mengawasi secara keseluruhan, jangan pemerintah kota saja,” kata Muhammad Romli kemarin (12/3).
Kepada Radar Tarakan, Romli juga menyampaikan, agen juga diharapkan memberikan penjelasan kepada pangkalan agar tidak menjual isi ulang melampaui HET. Kepada pangkalan dan pengecer elpiji tabung 3 kilogram, Romli meminta tidak memanfaatkan situasi dan kondisi seperti saat ini. Maksudnya? Dijelaskan Romli, di saat orang membutuhkan elpiji sebagai pengganti minyak tanah, justru harga elpiji dijual tinggi. “Jelas ini membebani masyarakat,” kata Romli lagi.
Lebih lanjut Romli menyampaikan, saat ini ada dua agen resmi penyalur gas elpiji 3 kilogram di Tarakan yang ditunjuk PT Pertamina, yakni PT Warga Migas Nusantara yang berada di Pasir Putih, dan PT Karina Utama di Sebengkok Waru. Dua agen resmi ini sebelumnya adalah agen minyak tanah.
Pantauan wartawan koran ini di lapangan, mahalnya isi ulang elpiji tabung 3 kilogram melebihi HET juga karena banyaknya mata rantai penyaluran di masyarakat. Jika seharusnya dari agen kemudian disalurkan ke pangkalan, dan langsung dijual kepada masyarakat, tapi ternyata masih ada mata rantai baru. Dari pangkalan masih menyalurkan kepada pengecer atau pangkalan lain, sehingga memengaruhi harga menjadi lebih tinggi.
Menanggapi hal ini, pejabat Disperindagkop dan UMKM Tarakan Muhammad Romli meminta hal tersebut tidak terjadi. “Seharusnya tidak ada lagi seperti itu (mata rantai baru, Red.). Kalau bisa langsung ke masyarakat agar harga tidak melebihi HET yang ditetapkan pemerintah,” tegas Romli.
Langkah nyata yang akan dilakukan ke depan, lanjut Romli menjelaskan, pihaknya akan memasang plang di setiap pangkalan yang berisi harga elpiji tabung 3 kilogram sesuai HET. “Kita akan tulis di setiap pangkalan tentang HET sekian, agar masyarakat tahu pelan-pelan,” ujarnya.
DPRD TERIMA KELUHAN WARGA
Mengeluh harga isi ulang LPG (Liquefied Petroleum Gas, baca : elpiji) tabung 3 kilogram diatas HET (harga eceran tertinggi), masyarakat bersurat ke DPRD Tarakan. Dikatakan Wakil Ketua DPRD Tarakan H.M. Yusuf Ramlan, program konversi minyak tanah ke elpiji mata rantainya tetap berakhir ke masyarakat. Harga jual melebihi semestinya, pihak-pihak terkait akan dimintai keterangan dalam hearing atau rapat dengar pendapat pekan ini juga.
“Keluhan masyarakat ini sudah ditangkap oleh DPRD, bahkan kita sudah menerima surat dari perwakilan masyarakat untuk hearing. Akan dijadwalkan pekan ini. Meminta penjelasan beberapa pihak terkait apakah dari Hiswana Migas, Pertamina dan pelaku usaha termasuk agen dalam distribusi elpiji ini,” kata Yusuf Ramlan.
Menurut Yusuf Ramlan, dalam tataran implementasi kebijakan nasional tersebut, tentu adakalanya pelaksanaan di lapangan terjadi ketidaksesuaian, seperti pengakuan beberapa pangkalan atau agen elpiji, harga jual dipengaruhi ongkos angkut yang juga relatif tinggi. Namun keinginan para agen agar pemerintah kota Tarakan beri subsidi ongkos angkut khusus elpiji, harus disesuaikan kemampuan anggaran.
“Mengenai subsidi tentunya kita harus berbicara dengan pihak pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kalau memang kemampuan anggaran memungkinkan, tidak ada salahnya,” kata Yusuf Ramlan kepada Radar Tarakan.
Namun menurut Yusuf Ramlan, perlu pertimbangan dan perhitungan yang cukup matang untuk pemberian subsidi ongkos angkut elpiji tersebut. Sebab, namanya subsidi yang menjadi kebutuhan bersifat terus menerus dan berkelanjutan. Tidak hanya teranggarkan di tahun ini, akan tetapi berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.
“Pemberian subsidi ongkos angkut ini menjadi perhitungan sendiri. Khawatirnya kalau kita subsidi tahun ini, tahun depannya bisa berlanjut atau tidak ini yang perlu dipertimbangkan. Makanya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tetapi berpikir ke arah itu, menjadi satu hal konsen di dewan untuk membantu masyarakat,” jelasnya.
“Yang jelas, kebijakan konversi mitan ke gas elpiji kan untuk mengurangi beban dan ketergantuan masyarakat terhadap mitan. Kita dukung kebijakan pusat ini, tetapi juga jangan sampai tidak sesuai harapan pemerintah. Jadi kita kawal di daerah,” imbuh Yusuf Ramlan.
Salah satu faktor yang bisa menstabilkan harga isi ulang elpiji ini, ujar Yusuf Ramlan yakni keberanaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Ia meyakini pemerintah telah menjajaki, untuk itu secara berkelanjutan DPRD Tarakan akan lakukan koordinasi persiapan dan kerja sama dengan pihak yang bersedia membangunnya.
“Karena melihat kondisi geografis kita yang sangat jauh dari tempat pengisian SPBG ini, makanya diupayakan ada SPBG di Tarakan. Agar harga eceran sampai ke masyarakat tidak terlalu tinggi, hanya diakibatkan dengan penambahan biaya transportasi. Nanti kita koordinasikan itu,” tutupnya.(jnu/dta/ris)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Radartarakan.co.id - Selasa, 13 Maret 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :