#Tarakan -
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang memicu kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok di Tarakan. Tak dipungkiri ada saja pedagang-pedagang yang “nakal” memanfaatkan momen ini demi meraup keuntungan.
Untuk mengantisipasi kenaikan yang lebih parah, Ketua DPRD Tarakan Effendhi Djuprianto SH meminta agar sedini mungkin dilakukan pengawasan. Khususnya pihak Pemkot Tarakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas (Disperindagkop), diminta untuk memantau harga sembilan bahan pokok (sembako).
Dimaksudkan Effendhi, bukan munculkan kecemasan masyarakat namun pemerintah daerah berperan penting menjaga stabilitas harga barang sebagai antisipasi manakala terjadi lonjakan.
“Perlu pengawasan preventif. DPRD nanti akan bekerja sama dengan mitra kami dari pemerintah (Disperindagkop) untuk mencermati kegiatan perdagangan di lapangan. Yang jelas, kenaikan harga BBM pasti berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkap Effendhi.
Lanjut politisi Golkar ini, berdasarkan perundang-undangan, yakni terkait fungsi lembaga legislatif daerah, pihaknya turut lakukan pengawasan dengan menjaring serta menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, akan lakukan koordinasi bersama stakeholder dan akademisi agar kenaikan BBM tidak menimbulkan multiplayer effect berkepanjangan.
“Rencana kenaikan harga BBM awal April nanti, tentu banyak dampaknya. Secara pribadi, menaikkan salah satu kebutuhan utama masyarakat itu harus ada kajian. Seandainya subsidi BBM dicabut, pemberian subsidi lain yang bagaimana lagi bisa dikatakan tepat sasaran,” katanya kemarin (8/3).
Selain upaya pengawasan mencegah oknum lakukan penimbunan sembako, lanjut Effendi, perlu dijadikan perhatian untuk penimbunan BBM pula. Pasalnya, jika hanya menimbun sembako, dalam jangka waktu lama otomatis akan rusak. Sedangkan BBM, ditimbun dalam rentan waktu lama tidak mengurangi kualitas bahkan harga bisa semakin “dipermainkan”.
“Pemerintah memang perlu sedini mungkin pikirkan cara mengantisipasinya. Apalagi sekarang untuk BBM dipagu subsidinya, sedangkan stok kebutuhan masyarakat juga terpaku, tentu banyak kegiatan ekonomi yang akan mandeg dan terganggu. Beban berat lagi, adanya oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan masalah ini demi keuntungan. Kalau daerah saya yakin harapannya kebijakan pusat tidak mengganggu kegiatan ekonomi, yang sebabkan peningkatan pendapatan masyarakat tidak tercapai,” tutupnya. (dta)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Radartarakan.co.id - Jumat, 9 Maret 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :