MASALAH DIBIARKAN TERBENGKALAI

Contohnya Rencana Pelebaran Sungai 

Karang Anyar dan Sebengkok

Kalangan anggota Dewan meminta Pemerintah Kota Tarakan lebih serius dalam upaya penanggulangan banjir. Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Gunawan Wibisono, bahkan mengajak seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bersama anggota dewan untuk duduk satu meja menentukan persepsi yang sama dalam mengatasi banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di kota ini.

“Selama ini saya melihat tidak ada perencanaan yang terintegrasi dalam mengatasi banjir. Itu persoalannya. Anggaran yang masuk hanya sekadar perbaikan, bukan pencegahan atau upaya agar ke depan kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir bisa bebas banjir,” kata Gunawan Wibisono kepada Radar Tarakan kemarin (13/2).

Mengapa anggota Dewan tak mendorong Pemkot Tarakan menganggarkan dana yang besar untuk mengatasi persoalan tersebut? Gunawan menegaskan, dewan sebenarnya tak mempersoalkan berapa alokasi anggaran untuk mengatasi banjir, asalkan jelas peruntukkannya maupun targetnya.

”Masalah drainase yang ada di perkotaan saja, pemerintah kota belum punya rencana jangka panjang. Tahap penanganan banjir begitu saja, tidak tertangani secara tuntas,” cetusnya.

Menyangkut persoalan sosial seperti kendala dalam membebaskan lahan yang selama ini dianggap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tarakan menjadi persoalan untuk merealisasikan pelebaran Sungai Karang Anyar sebagai bagian dari penanggulangan banjir di wilayah perkotaan, menurut Gunawan menandakan belum ada keseriusan pemerintah kota mengatasinya. Sebab, persoalan itu terus bergulir dari tahun ke tahun tanpa ada sosialisasi secara intens kepada masyarakat.

“Nah yang menjadi pertanyaan mengapa masyarakat tidak mau dibebaskan lahannya? Lalu apa upaya-upaya yang dilakukan dinas atau bagian-bagian terkait menyikapi hal ini,” tanya Gunawan Wibisono.

Diakui Gunawan, mencari solusi atas kebuntuan persoalan ini harus melibatkan banyak stakeholders dan lintas sektoral. Namun yang menjadi persoalan, kurangnya koordinasi lintas sektoral sehingga menyebabkan terbengkalainya sejumlah persoalan menjadi salahsatu pertimbangan dewan menyetujui penambahan asisten di lingkungan sekretariat kota.

“Jadi fokus. Misalnya masalah pembebasan itu asisten apa. Begitu juga mengenai pembangunan itu di bawah kendali asisten apa,” terangnya.

Gunawan sendiri meyakini, sebenarnya masyarakat mendukung rencana Pemkot Tarakan dalam upaya memajukan daerah ini, tak terkecuali menanggulangi masalah banjir, sepanjang pemerintah kota telah melakukan sosialisasi dengan baik.

“Tapi persoalan ini kan terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang tuntas dan tanpa dilakukan secara komprehensif. Ini memang persoalan kita bersama, seyogianya harus kita pecahkan bersama-sama,” tandas Gunawan Wibisono.

Padahal upaya mengatasi banjir telah dilakukan Pemkot Tarakan pada daerah Jl. Mulawarman di depan Bandara Juwata. Dulu daerah ini merupakan salahsatu titik langganan banjir. Namun berkat keseriusan pemerintah, saat ini daerah ini bebas banjir. “Intinya kembali pada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini,” tegasnya.

Diberitakan kemarin, Wali Kota Tarakan H Udin Hianggio sebenarnya menaruh perhatian serius terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di kota ini. Bahkan sudah lama sebenarnya, ia mengemukakan harapannya gara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait meninjau langsung ke lapangan memantau posisi genangan air di titik-titik rawan banjir pada saat kejadian berlangsung atau pada saat hujan deras berlangsung. Namun sayang, hingga saat ini belum ada respon langsung dari SKPD terkait, entah apa alasannya.

“Ayo kita bersama melihat langsung keadaan genangan di Sebengkok, Mulawarman dan lainnya di Tarakan, pada saat hujan deras. Kondisinya seperti apa, dan langkah apa yang dapat dilakukan,” imbau Wali Kota Udin Hianggio kepada SKPD terkait melalui Radar TarakanSabtu lalu (12/2).

Walau diakuinya banjir yang terjadi di Tarakan berbeda dengan daerah lainnya, di antara di Pulau Jawa, wali kota berharap persoalan ini dapat segera disikapi. Terkait minimnya anggaran untuk penanggulangan banjir tahun ini, ia memandang perlunya pembahasan ulang anggaran penanganan dan penanggulangan banjir tersebut, terkait dengan besarnya permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, maka diharapkan DPRD, instansi terkait serta komponen panitia anggaran yang ada di kedua lembaga tersebut mampu menata ulang besaran anggaran yang diposting.

“Sebenarnya ini bukan banjir, namun hanya genangan air dalam jumlah besar yang diakibatkan hujan dalam waktu lama dan intensitas besar serta air pasang laut. Namun sesungguhnya yang merasakan kerugiannya adalah masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di wilayah Sebengkok, Karang Anyar dan sekitar DAS Mulawarman,” beber wali kota.

Tak terlepas dari itu, informasinya anggaran penanganan banjir yang ada saat ini akan dimanfaatkan untuk pengadaan kendaraan mudah gerak yang mampu ditempatkan di dalam DAS guna melakukan pengerukan sedimentasi di DAS tersebut. “Semoga, pihak DPUTR mampu merealisasikannya sesegera mungkin. Alat ini menjadi awal dari upaya penanggulangan banjir di wilayah rawan banjir,” harap wali kota.

Diakuinya, untuk penanggulangan secara menyeluruh tak dapat dilakukan segera. Namun dijanjikannya permasalahan ini akan ditanggulangi secara bertahap pada titik-titik tertentu yang memang rawan tergenang. “Penanganannya pun dilakukan secara komprehensif bersama sejumlah SKPD terkait, dan dari hulu ke hilir. Mulai BPLH, Dishutamben, DPUTR, dan lainnya,” tandasnya.(nat/ndy)

SUMBER INFO :

RADARTARAKAN.CO.ID

SENIN, 14 FEBRUARI 2011

BERBAGI INFO :