DPRD MINTA PEMERINTAH SIKAPI KELUHAN NELAYAN

Menyikapi keluhan nelayan terhadap tindakan kapal-kapal pengangkut material batu bara yang kerap lego jangkar di wilayah utara secara bersamaan sehingga mengganggu aktivitas lalulintas nelayan, diharapkan dapat ditemukan solusi secepatnya.

Ketua DPRD Tarakan, Effendhi Djuprianto mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD menginstruksikan agar pemerintah mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait secepatnya. “Kita sudah jadwalkan agar pemerintah melalui DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) mengadakan pertemuan pada Rabu (18/5) mendatang bersama instansi-instansi vertikal dan Pokwasmas serta tokoh nelayan,” kata Effendhi.

Beberapa instansi vertikal yang bakal dilibatkan yakni dari unsur TNI/Polri maupun Administrasi Pelabuhan. DPRD pun siap jika pemerintah akan melibatkan lembaga tersebut dalam pertemuan Rabu mendatang. “Tugas pokok fungsi kami tinggal memantau kegiatan-kegiatan yang sudah diputuskan bersama pemerintah dan masyarakat, tapi kalau kami (DPRD) dianggap perlu juga dilibatkan, kami siap (rapat),” jelas Effendhi.

Seperti diungkapkan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas), suatu lembaga bentukan pemerintah kota yang bertugas menyampaikan berbagai informasi tentang keamanan nelayan ke pemerintah kota, saat menyampaikan keluhan di gedung DPRD pada Jumat (13/5) lalu. Dikatakan Ketua Pokwasmas Tarakan, Sahude HM, pihaknya mendapat laporan dari nelayan di wilayah utara Tarakan yang mengeluhkan aktivitas kapal-kapal ponton pengangkut batu bara yang biasa memasang jangkar secara tidak teratur. Sehingga menyulitkan lalu lintas para nelayan, terutama nelayan kapal ketinting yang kapasitas jangkaunya terbatas pada maksimal 1,5 mil dari bibir pantai.

“Kasihan para pemilik ketinting, kapalnya kan tidak bisa berlayar jauh, paling 1 sampai 1,5 mil, mereka terganggu sekali dengan jangkar-jangkar ponton. Kalau bisa kapal-kapal yang melego jangkar disejajarkan, tidak selang-seling. Sehingga nelayan juga bisa jalan untuk cari makan,” harap Sahude.

Pada pertemuan tersebut juga akan membahas permintaan nelayan yang berharap jaminan keamanan dari pemerintah di laut dapat lebih ditingkatkan. Dikatakan Sahude, para nelayan mengungkapkan hampir setiap waktu merasa was-was saat berlayar karena tidak adanya pengamanan. “Subuh, pagi atau menjelang malam, rawan terjadi aksi kekerasan terhadap nelayan. Kami harap hal ini menjadi perhatian utama dari pemerintah,” Pokwasmas juga berharap dalam mengatasi keamanan laut ini, pihaknya dapat diberikan armada kapal untuk ikut memantau aktivitas nelayan. Sehingga dengan mobilitas di laut, Pokwasma dapat segera memberikan kabar kepada pihak terkait jika terjadi bahaya pada para nelayan yang ditemukan. “Saat ini jangkauan kami sangat terbatas karena tidak ada kapal. Kami usul kalau disetujui, tiap kecamatan bisa dianggarkan Rp 50 juta untuk pengadaan kapal itu,” harapnya. (ash)

Sumber Info (Kecuali Gambar) :

Radartarakan.co.id - Minggu, 15 Mei 2011

BERBAGI INFO :