#Tarakan -
Proyek percontohan program city gas di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Sebengkok dan Karang Balik, dinilai berjalan tepat sasaran. Karenanya, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan menginginkan agar 18 kelurahan sisanya bisa bernasib sama. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Tarakan, Effendhi Djuprianto yang berjanji akan melobi ke pusat agar gelontoran anggaran untuk city gas lanjutan bisa kembali diterima Kota Tarakan. Apalagi Tarakan dinilai sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, meski jumlahnya tidak banyak. Namun diyakini Effendhi, gas yang dikelola oleh operator bisa mencukupi untuk kelistrikan dan jaringan penggunaan gas rumah tangga. “Kami akan ke BP Migas, BPH Migas dan Dirjen ESDM lagi, untuk melanjutkan city gas. Karena sangat membantu masyarakat Kota Tarakan. Minimal 5 kelurahan, lebih baik bisa semua,” ujar Effendhi.
Ada wacana pula, tahun ini 2 kelurahan menerima proyek jaringan gas susulan, dengan tanggungan anggaran kota sendiri, lanjut politisi Partai Golongan Karya ini wajib diapresiasikan. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kota Tarakan diminta segera menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar diketahui nominal anggaran yang diperlukan. “Rencana 2 kelurahan pakai APBD, kelurahan sisanya kita gotong-royong lobi agar ditanggung pusat dan provinsi. Kita dukung, karena ternyata dari hasil tinjauan lapangan, program city gas sangat membantu mengurangi biaya kebutuhan masyarakat,” aku pria yang kerap berkacamata ini.
Diketahuinya, kebutuhan masyarakat dalam satu bulan untuk penggunaan minyak tanah biasanya mencapai Rp 150 ribu. Namun program gas rumah tangga ini mampu memangkas hingga 100 persen, menjadi Rp 50 ribu sebulan. Apalagi, jika nantinya seluruh kelurahan teraliri pelayanan gas rumah tangga yang dikelola Perusda Tarakan ini, diperkirakan masyarakat tidak lagi mengeluh masalah subsidi minyak tanah. “Kalau misal tanggungan APBD Kota Tarakan tahun 2012 tidak cukup, diusahakan di tahun anggaran kedepan (2013) dan gotong-royong ke provinsi dan pusat agar bisa menyeluruh. Misal, jaringan sampai di dekat rumah-rumah jadi beban APBD kota maupun APBN, untuk pemasangan di rumah-rumah, dibebankan ke masyarakat,” jelasnya kemarin (25/3). “Itu kalau kita mau ambil jalan pintas, tapi akan dipelajari lagi. Tidak bisa juga dimasukkan ke anggaran perubahan untuk kegiatannya, bisa masuk tapi mungkin perencanaannya saja. Yang jelas lembaga dewan mendukung segala bentuk kegiatan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.(dta/ndy)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Radartarakan.co.id - Senin, 26 Maret 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :