DEWAN MINTA PSB UTAMAKAN PUTRA DAERAH

Dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Tarakan, diharapkan anggota Komisi II DPRD Tarakan Syamsudin Arfah tidak hanya menerima siswa dari luar daerah saja meskipun calon siswa tersebut memiliki prestasi.

Pasalnya, Syamsudin mengaku sudah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat bahwa saat ini ada beberapa sekolah di Tarakan yang ternyata lebih banyak menerima calon siswa dari luar Tarakan.

“Kita akui memang kebanggaan tersendiri Tarakan menjadi kota rujukan dari daerah lain di Utara Kaltim ini karena kualitas pendidikannya. Tetapi di sisi lain subsidi yang kita setujui ini sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang Kota Tarakan,”ujarnya.

Jadi, seharusnya anak-anak Tarakan yang berpotensi masuk ke sekolah negeri yang ada di Tarakan. Malah tidak dapat masuk karena kuota PSB sudah penuh dengan siswa dari luar daerah.

“Seharusnya anak-anak Tarakanlah yang menikmati subsidi dengan sekolah di sekolah negeri. Tetapi malah ditempati siswa dari luar daerah. Jadi ini seharusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) dengan mempertimbangkan tujuan dari subsidi ini,”lanjut Syamsudin lagi.

Menurutnya, antara Disdik dan DPRD perlu duduk bersama untuk membahas permasalahan PSB ini. Karena permasalahan seperti ini selalu menjadi permasalahan utama setiap tahunnya.

“Kita (DPRD) perlu rapat dengan Disdik terkait PSB ini. Karena selain permasalahan PSB seperti subsidi ini, seperti di tahun sebelumnya dewan juga sering mendapatkan keluhan bahwa ada calon siswa yang tidak diterima, padahal merupakan masyarakat lokal di area tertentu,”ungkapnya.

Syamsudin mengatakan tidak hanya pembahasan PSB yang perlu dilakukan cepat bersama Disdik. Tetapi konsep PSB juga perlu diatur lebih sempurna agar permasalahan dan keluhan dari masyarakat tidak terjadi setiap tahun tanpa adanya penyelesaian tepat.

“Jadi pertimbangan kita, selain PSB ini perlu dilakukan pengkajian tentang mekanisme yang sudah dilakukan. Konsep yang sudah diterapkan ini juga perlu dilakukan dengan sempurna, jadi permaslahan ini juga tidak selalu terjadi setiap tahunnya,”jelasnya.

Faktor kebijakan di setiap sekolah juga menurut Syamsudin perlu ditekankan, untuk menghindari adanya permainan didalam sekolah oleh oknum tertentu.

“Kebijakan ini perlu. Jadi peraturan sekolah dan transparansi itu bergantung dari seperti apa kebijakan sekolahnya. Kebijakan inilah yang membuat tidak ada permainan atau mengurangi resiko kesalahan karena oknum tertentu,”tegasnya. (saf)

Sumber Info (Kecuali Gambar) :
KORANKALTIM.CO.ID - SELASA, 05 JULI 2011

BERBAGI INFO :