DAERAH LAIN MEMBONCENG KALTARA

#SeputarKaltara - 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebenarnya menjadi prioritas di kalangan Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kedua pihak sudah sepakat melakukan pemekaran di wilayah perbatasan di Indonesia termasuk Kaltim.

Namun usulan pemekaran daerah yang lain yang dianggap tidak prioritas dianggap “membonceng” Kaltara. Hal ini bisa menghambat pembentukan Kaltara yang seyogyanya diagendakan tahun ini.

Dikatakan Anggota DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian, DPR RI dan Pemerintah sudah sepakat memprioritaskan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Yakni Kaltara, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Muna dan Kota Raha.

Namun dari enam itu, ternyata baru dua provinsi yang benar-benar diprioritaskan, yakni Kaltara dan Papua Barat Daya.

“Tapi daerah lain memboncengi, ingin ikut jadi jadi prioritas. Karena diboncengi seperti ini keputusannya malah jadi terkatung-katung,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini kemarin di Balikpapan.

Ia akui sampai sekarang moratorium pemekaran memang masih berlaku. Tapi di lain hal, Presiden dan DPR sudah bersepakat melakukan pemekaran dengan sangat selektif. Presiden sebenarnya hanya tinggal mengeluarkan Peraturan Presiden soal pemekaran Kaltara.

“Tapi daerah lain memaksa mau ikut. Ini jadi masalah,” tukasnya.

Melalui pembentukan Kaltara diharapkan prioritas pemerataan pembangunan di daerah bisa terjaga dengan baik. Hetifah mengatakan hal tersebut sebagai upaya pengkhususan daerah perbatasan yang sering seperti tidak diperhatikan.

Ia mengatakan hasil kunjungannya ke beberapa daerah di perbatasan Kaltim mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan terutama sekolah dan kondisi akses jalan.

Terlebih dengan beberapa program negara tetangga yang mengarah di sekitar perbatasan yang berpotensi mengancam rasa nasionalisme warga yang ada di perbatasan.

Hetifah mengungkapkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti buku dan alat pendidikan, sebagian besar hanya sampai menyentuh ibukota kabupaten/kota seperti Tarakan atau Nunukan. Sehingga sebagian besar dari bantuan tersebut menumpuk.

“Alasannya tidak ada biaya transportasi menuju wilayah pedalaman tersebut sehingga penumpukan tersebut menjadikan bantuan tersebut seperti sia-sia,” tuturnya.

Sebaiknya pemerintah provinsi bisa memberikan biaya tambahan bagi biaya transportasi tersebut karena hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Namun, dia memahami bahwa kebutuhan Kaltim yang cukup besar terutama di wilayah selatan menjadikan pembangunan di wilayah utara, terutama wilayah perbatasan, menjadi terhambat.

Diberitakan beberapa waktu lalu, Ketua Tim Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) Jusuf Serang Kasim, mengatakan pembentukan Kaltara memang tengah menjadi alat pendobrak moratorium pemekaran. Dijadikannya Kaltara sebagai isu strategis pemekaran wilayah, maka ada lima kabupaten/kota serta provinsi lain di Indonesia mengekor agar bisa diikutikan sebagai DOB pada 2011 ini.

“Kaltara dijadikan buldozer mendobrak moratorium pemekaran wilayah. DPR RI sepakat untuk mengesahkan 6 DOB 2011 ini. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan dana melalui APBN untuk membantu 6 daerah hasil pemekaran menjadi DOB,” terangnya, Senin (7/11).

Yusuf menambahkan belum lama ini ia menemui Ketua Badan Legislasi Nasional (Balegnas) Iqnatius Mulyono yang juga anggota Komisi II DPR RI untuk menanyakan perkembangan pemekaran Provinsi Kaltara. Menurut Ignatius, pembahasan Kaltara harus menunggu lima daerah lain untuk dibahas sekaligus di DPR RI.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi mengatakan pembentukan provinsi Kaltara masih dalam proses. Karena itu ia mengajak warga Kaltara untuk bersabar menunggu pengesahannya sambil berdoa.

“Kaltara bersama 5 daerah lainnya masih dalam proses pembahasan, mohon sabar dan berdoa, semoga bisa disahkan cepat,” ucapnya. [mor]

Sumber Info (Kecuali Gambar) : Inilah.Com - Senin, 7 November 2011

BERBAGI INFO :