DPRD SESALKAN RELOKASI PSK

Anggaran Rp 3 M untuk Rehabilitasi

#Tarakan - 

Ada yang menarik dari pernyataan wakil rakyat di parlemen terkait maraknya prostitusi di Kota Tarakan. Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Tarakan yang merelokasi warga eks Gunung Bakso ke Sungai Bengawan.

Bahkan secara tegas disebutkan, 3 tahun lalu, tepatnya pada 2008 DPRD Kota Tarakan sudah menyetujui anggaran Rp 3 miliar untuk rehabilitasi Penjaja Seks Komersial (PSK) Gunung Bakso dan Karang Agas, bukan merelokasi mereka. Akibatnya, sudah bisa dipastikan anggota dewan, hasil relokasi itu justru menjadi masalah baru bagi Pemkot Tarakan.

“Kami dulu tahun 2008 sudah setuju dianggarkan Rp 3 miliar untuk rehabilitasi, bukan relokasi. Relokasi justru bisa kita lihat dampaknya. Coba saja pemerintah mau mendengar kita, tidak akan seperti saat ini persoalan PSK itu,” ungkap salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Fadlan Hamid kepada Radar Tarakan, Selasa siang (2/11).

Fadlan Hamid memang pantas mengatakan demikian, pasalnya, wakil rakyat asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tarakan ini pada periode sebelumnya ikut membahas anggaran tersebut. “Kita saat itu bermaksud, dengan anggaran Rp 3 miliar ini mereka (PSK Gunung Bakso dan PSK Karang Agas, red) dididik, diberikan pelatihan atau dibukakan usaha atau kalau mereka mau pulang dipulangkan, tapi lama tidak mendengar tindak lanjutnya, tiba-tiba direlokasi (Gunung Bakso, red),” beber Fadlan kepada wartawan.

Ditegaskan Fadlan, sebenarnya, seluruh anggota DPRD Kota Tarakan kala itu tidak menyetujui relokasi. Mereka bahkan prihatin dengan tindakan Pemkot yang dinilai tidak mengindahkan saran dan harapan wakil rakyat ini.

“Seharusnya mereka menindaklanjuti. Nah, lihat sekarang, mereka (PSK) malah semakin liar dan menimbulkan masalah baru karena di Sei Bengawan merasa tidak diperhatikan lagi,” katanya. “Dengan adanya kejadian ini kami sangat prihatin,” tambahnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II lainnya, Khairuddin Arif Hidayat SE yang mengaku pernah mendengar rencana rehabilitasi itu. Bahkan, anggaran Rp 3 miliar sudah disetujui untuk digunakan Pemkot menjalankan rencana rehabilitasi. Dia juga menegaskan, rencana relokasi tersebut merupakan kerja Pemkot yang sebenarnya tidak mendapat restu dari parlemen.

“Makanya kita sempat berdebat soal ini. Kalau soal mau dijadikan hotan kota, kami setujui, tapi kalau direlokasi ke Sungai Bengawan kami tidak sepakat,” kata Khairuddin kepada wartawan.

“Secara pribadi, saya juga mengharapkan tidak ada relokasi, tapi rehabilitasi agar kota ini terjauh dari prostitusi yang meresahkan warga,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Politisi lainnya, Mudain ST mengaku, meski tidak mengikuti sejarah panjang relokasi Gunung Bakso maupun kabar terbaru soal Karang Agas,namun dia tetap berharap Pemkot segera mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. “Secara pribadi saya menolak ada relokasi. Karena dampaknya sudah dapat kita lihat sekarang. Nah, sekarang saatnya pemerintah segera membenahi persoalan yang menjadi sorotan publik ini,” tegas Mudain di Kantor DPRD Kota Tarakan, Jalan Jenderal Sudirman kemarin siang. (nat/ngh)

Sumber Info : Radartarakan.co.id - Kamis, 3 November 2011

BERBAGI INFO :