LPJK WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2010

Silpa Rp 333 Juta, Kemiskinan Meningkat 3 Persen 

Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2010 kepemimpinan Walikota Tarakan Udin Hianggio yang dibacakan oleh Wakil Walikota Suhardjo Trianto dalam Rapat Paripurna ke 4 DPRD Tarakan masa persidangan 1 tahun 2011 dihadapan puluhan anggota DPRD kemarin (05/04) sempat menuai interupsi dari beberapa Anggota Dewan.

Interupsi paling pedas diutarakan Ir. Yancong anggota Komisi II DPRD Tarakan menilai seharusnya LKPJ dilakukan oleh walikota Tarakan selaku kepala daerah. Bahkan dalam interupsinya Yancong pun menilai Udin terlalu sering melakukan perjalanan dinas keluar kota, kurang memperhatikan tugasnya sebagai walikota dan dalam setiap kegiatannya di pemerintahan lebih sering diwakilkan oleh wakilnya.

“Kenapa selalu diwakilkan, padahal seharusnya seorang kepala daerah yang melaporkan LKPJ di sini,”ujarnya.

Setelah mendapatkan penjelasan bahwa walikota sedang berada di Samarinda untuk menghadiri Musrembang, Suhardjo langsung membacakan laporannya.

“Laporan ini meliputi neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi informasi dan target APBD dalam LKPJ APBD 2010 ini bersifat tentatif lantaran hasil audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih berlangsung hingga saat ini,”ujarnya.

Diungkapkan Suhardjo, pencapaian secara fisik target realiasasi APBD 2010 sebesar 86,28 persen dan keuangan sebesar 77,86 persen dari anggaran Kota tarakan sebesar Rp. 1,504 triliun dan Silpa Rp.333 Juta. Dilaporkan Suhardjo lagi untuk pendapatan daerah mencapai Rp. 978, 916  miliar, dana perimbangan Rp 833,418 miliar dan dana bagi hasil pajak Rp 148,932 miliar.

Tetapi, ternyata di Tahun 2010 Tarakan tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) karena pemerintah pusat menilai kapasistas fiskal Tarakan dianggap sudah mampu mengelola pendapatan.

“Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun 5 tahun terakhir mencapai 7 %. Begitu pula Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dianggarkan, tetapi pada triwulan ke empat, ada transfer dana sebesar Rp 2,916 miliar dari pusat,” jelas Suhardjo.

Dalam laju pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 7 % tersebut, dilaporannya suhardjo juga menyebutkan angka kemiskinan naik sebesar 3,03 % dari target realisasi pendapatan per kapita 33,93 % dari tahun 2009. Karena pertambahan peningkatan ekonomi belum sesuai dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Ketika dikonfirmasi mengenai penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dan antisipasi kemungkinan peningkatan kemiskinan di Tahun 2010, Suhardjo pun mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan.

“Pemerintah Kota Tarakan juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga sedang melakukan pendataan melalui tim penanggulangan kemiskinan. Tetapi mengenai upaya penanggulangannya saat ini kami masih fokus pada pemberantasan buta huruf dan pelatihan kerja bagi para remaja. Sejauh ini kami harapkan upaya ini sudah mampu menekan kenaikan angka jumlah kemiskinan,”jelasnya.

Mengenai lapangan pekerjaan baru, Suhardjo juga menuturkan saat ini pihaknya sudah memberikan peluang kepada para investor dari Tarakan untuk melakukan investasi di Tarakan. “Seperti PLTU itu nantinya juga dapat menyerap tenaga kerja di Tarakan. Jadi menekan jumlah pengangguran ini lah cara yang kami lakukan untuk menanggulangi kemiskinan,”tegasnya.  (saf)

SUMBER INFO (kecuali gambar) :

KORANKALTIM.CO.ID - KAMIS, 07 APRIL 2011

BERBAGI INFO :