Pemerintah pada tahun ini akan menerima 125.000 pegawai negeri sipil (PNS), dengan perincian 50 persen diambil dari tenaga honorer dan sisanya melalui jalur umum. Untuk jalur umum, syaratnya ada analisis jabatan yang diperlukan. Dalam penerimaan PNS ini, pemerintah juga akan melakukan tes terbuka bekerja sama dengan 10 universitas.
”Jumlah PNS di Indonesia ini sekitar 4,5 juta orang, tetapi distribusinya sangat buruk. Ada daerah yang kelebihan, sedangkan di tempat lain kekurangan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam acara pelatihan wirausaha Maju Bersama PAN (MaPAN), yang diselenggarakan Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung Auditorium Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) kemarin.
Menurut Azwar Abubakar, saat ini ada tiga soal besar yang dihadapi Indonesia dan harus diselesaikan secepatnya. Ketiga soal ini adalah maraknya korupsi, birokrasi terlalu gemuk, dan infrastruktur tidak memadai atau masih kurang.
Khusus untuk birokrasi, Azwar menuturkan, akan dilakukan perbaikan dengan memangkas bidang-bidang yang tidak diperlukan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrat yang bersih dan kompeten, yakni bersih dari pengaruh KKN dan politik.
”Seorang PNS harus berkompeten, jangan sampai tidak berkualitas. Nanti akan ada diklat untuk mendidik 1 juta PNS dalam 2 tahun,” bebernya.
Lebih lanjut Azwar Abubakar menyatakan ,cara pandang masyarakat harus terus diubah, utamanya mengenai status PNS. Selama ini, masyarakat berpandangan bahwa kesejahteraan bisa tercapai jika menjadi PNS. ”Dari awal, konsep berpikir masyarakat kita jika bekerja tujuannya adalah menjadi PNS. Karena masih banyak masyarakat berpikir menjadi PNS dapat menjamin hidup dan inilah yang menjadi permasalahan kita,” ujarnya.
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan, hingga saat ini hanya ada dua daerah di Indonesia yang memenuhi syarat mengusulkan formasi kebutuhan pegawainya. Banyak usulan yang ditolak karena tidak dilengkapi dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta perencanaan pegawai lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, BKN serta Kemenpan-RB mencetak kembali 366 tenaga analisis jabatan untuk menambah 3.200 orang yang telah ada.Sebelum terjun ke lapangan,tenaga analisis jabatan ini akan mendapat pelatihan.
Mereka dilatih mengenai membangun cara pikir, kesamaan visi, membenahi peraturan, evaluasi aspek kelembagaan pemerintah, evaluasi apakah instansi itu terlalu gemuk atau sudah sesuai, analisis organisasi, kekuatan SDM, tata laksana apakah sudah efisien, pengelolaan aset, dan evaluasi organisasi. Sekretaris Kemenpan-RB Tasdik Kinanto menjelaskan, diklat analisis jabatan PNS ini diharapkan bisa menjadi langkah besar dalam penataan kepegawaian secara nasional. (ank)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Surabaya.Okezone.com - Senin, 14 Mei 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :