SDA MELIMPAH, KALTARA TAK PERLU RAGU

Dalam pekan ini, Badan Musyawarah (Banmus) DPR RI bakal menggelar pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kaltara yang diajukan Komisi II beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan itu, masyarakat di utara Kaltim berharap pembahasan ini semakin memuluskan langkah pembentukan provinsi Kaltara.

“Sampai saat ini progress Kaltara di tingkat pusat masih stagnan. Kuncinya ada di DPR. Ada faktor X yang menjadikan isu ini mandeg. Salah satunya karena kesibukan DPR,” kata Sabri IS, ketua DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Tarakan. Beberapa kesibukan tersebut, kata Sabri, diantaranya banyaknya persoalan nasional yang mendesak diselesaikan. “Setelah Komisi II berkunjung ke utara Kaltim, Komisi II banyak kesibukan lain. Seperti menyelesaikan RUU DIY, kisruh politik soal pajak. Nah sekarang inilah waktu yang tepat membahas RUU Kaltara, ini juga harus prioritas karena kepentingan nasional,” jelas Sabri.

Berdasarkan suara Komisi II, masih ada tiga wilayah yang layak diprioritaskan pemekaran. Seperti di Papua, Kalbar dan Kaltim. Dikatakan Sabri, tiga wilayah di provinsi tersebut sangat diprioritaskan dimekarkan karena merupakan wilayah-wilayah perbatasan negara yang menjadi kepentingan nasional.

Mengenai adanya pihak-pihak yang kontra terhadap pembentukan Kaltara karena tidak menguntungkan, menurutnya suatu kewajaran. “Dulu waktu Tarakan terbentuk, APBD pertama hanya Rp 20 miliar. Tapi sekarang sudah mencapai Rp 1,4 triliun. Malinau dan Nunukan juga sebelum dimekarkan tidak berkembang, tapi sekarang sudah terbilang daerah maju,” katanya.

Menurut Sabri, banyak sumber daya alam (SDA) di utara Kaltim cukup menjanjikan dan belum dikelola. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, dan kekayaan alam lainnya. “Puluhan perizinan PK2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara) di provinsi. Tapi tidak terakomodir baik. Gubernur kita kapan ke utara, paling setahun sekali karena sibuk urus di wilayah selatan. Makanya kebutuhan Kaltara ini untuk memperpendek birokrasi,” jelasnya.

Selain itu, beberapa program antar negara bisa dijajaki Kaltara. Salah satunya pembentukan tiga segi emas yang terdiri atas Indonesia-Malaysia-Filipina. “Karena wilayah kita berdekatan dengan Malaysia dan Filipina, bisa dikembangkan program ekonomi bersama. Sepert pengembangan kelapa sawit atau lainnya,” terangnya. “Jadi tidak perlu ragu, sumber daya alam dan sumber daya manusia kita berlimpah,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) Tarakan Steve Singgih juga berharap agar seluruh masyarakat di utara Kaltim mendukung pembentukan Kaltara pada tahun ini. “Potensi daerah kita yang selama ini kurang diperhatikan provinsi harus kita digali. Tidak hanya di satu tempat, tapi semua. Seperti daerah-daerah di KTT, Krayan di Malinau, atau Sebatik di Nunukan. Intinya untuk kemaslahatan orang banyak,” kata Steve.

Menurutnya, keengganan KTT bergabung bersama Kaltara saat ini masih bisa diatasi bersama. Ia berharap KTT yang dibangun untuk melengkapi persyaratan UU Pemekaran, tidak melakukan penolakan itu. “KTT terbentuk kan untuk melengkapi Kaltara. Kenapa sudah berjalan seperti ini muncul penolakan. Ibaratnya jangan ada dusta di antara kita,” harap Steve Singgih.

Menurutnya pula, jika Kaltara terbentuk dan imbasnya APBD KTT menurun dari Rp 1,3 triliun menjadi setengahnya, pembangunan di KTT masih dapat berjalan baik untuk melayani penduduk sekitar 20 ribu jiwa. “Mari kita berfikir untuk bangsa. Jika persoalan perbatasan yang selama ini sulit ditangani pusat dan provinsi, maka kebutuhan Kaltara sudah sangat mendesak,” jelasnya.(ash)

SUMBER INFO (kecuali gambar) :

RADARTARAKAN.CO.ID - Senin, 28 Maret 2011

BERBAGI INFO :