ANGGARAN DIGESER TUAI KEKECEWAAN

#Tarakan - 

Pengalihan anggaran yang dilakukan pemerintah kota Tarakan, terhadap proyek pengadaan langsung di Kecamatan Tarakan Timur seperti yang disampaikan Sekretaris Kota Tarakan Drs.H.Badrun M.Si kemarin menuai kecaman. Menurut Ketua AKSINDO (asosiasi kontraktor kontruksi Indonesia) Fajar Ngewa, kebijakan pemerintah untuk menggeser kegiatan tersebut sangat mengecewakan dua elemen masyarakat.

Apalagi penggeseran anggaran tersebut dapat dipastikan menunda proses pembangunan yang sudah direncanakan dalam DPA dan kemudian dialihkan ke pembangunan lain. “Ini jelas sudah meleset dari peruntukan awal. Apalagi kegiatan tersebut sudah masuk DPA 2011,” kata Fajar Ngewa kepada Radar Tarakan, kemarin. Pihaknya sebagai bagian dari dua elemen masyarakat tersebut, berkomitmen akan terus mengawal dan mengharapkan agar pemerintah kota dan DPRD Tarakan bisa memenuhi komitmen mereka untuk merealisasikan seluruh kegiatan di empat kecamatan di Tarakan, khususnya di Kecamatan Tarakan Timur.

Menurut ketua LSM Gerakan Pemuda Bersatu ini, pengadaan langsung berupa kegiatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di Tarakan Timur walaupun tidak secara keseluruhan. Namun dana peruntukan untuk kegiatan yang ada di pelosok ini sangat diperlukan dalam rangka pemerataan pembangunan. “Komitmen pemerintah kota untuk merealisasikan pembangunan menjadi harapan besar bagi masyarakat, baik yang langsung menikmati pembangunan maupun masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pengerjaan kegiatan tersebut,” jelasnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pihak AKSINDO ini, pada Selasa pekan depan mereka akan datang ke gedung DPRD untuk membahas permasalahan ini agar ada solusi yang konkret antara pemerintah kota, DPRD dan masyarakat dalam rangka merealisasikan harapan masyarakat untuk kegiatan pembangunan yang selama ini ditunggu-tunggu. “Insya Allah kami akan meminta hearing terbuka sebagai perwakilan dari dua elemen masyarakat,” tegasnya.

Pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut, sambung Fajar, pihaknya khawatir persoalan ini akan membuat warga hilang kesabaran. “Karena uang yang dipakai untuk membangun ini adalah uang masyarakat semua dan hendaknyalah dikembalikan ke masyarakat untuk mereka nikmati dalam bentuk berbagai fasilitas pembangunan,” pungkasnya.

Pasalnya seluruh kegiatan di wilayah tersebut sudah memiliki perencanaan yang matang dan sudah jalan, sama seperti yang dilakukan di tiga kecamatan lainnya di Tarakan. “Lalu bagaimana bisa berjalan di tiga kecamatan sementara yang ini tidak,” pungkasnya. Sebelumnya, Sekkot Tarakan Badrun mengungkapkan soal PL di Kecamatan Timur tidak ada yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, sebagai pengguna anggaran struktural tersebut bisa disinkronkan. Dari itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dituntut untuk selalu beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang. Sehingga hal-hal yang muaranya kepada masyarakat, diharapkan tidak terkendala. “Banyak upaya ke arah sana. Saya kira kita tidak menyalahkan Camat Tarakan Timur atau Camat-camat lainnya namun bagaimana persoalan ini dilihat secara generalis dan menyeluruh dalam cakrawala yang utuh,” tandas Badrun.

Lalu apakah ada kemungkinan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) di Kecamatan Tarakan Timur akan membengkak tahun ini? ”Sekali lagi banyak cara untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Soal mekanisme anggaran, tentu akan dievaluasi,” kata Badrun. “Misalnya bisa digeser ke unit lain, bisa ditarik atau dengan cara lain, kan tidak ada masalah,” sambungnya. Namun sebelum dilakukan pergeseran anggaran dari Kecamatan Tarakan Timur ke unit atau SKPD lainnya, tentunya TAPD akan membicarakan hal ini dengan DPRD Tarakan, dengan catatan proses ini tidak menjadi kendala terhadap output pelayanan kepada masyarakat.(ddq/lhl)

Sumber Info (Kecuali Gambar) :

Kaltimpost.co.id - Minggu, 25 September 2011

BERBAGI INFO :