DEWAN USULKAN RASKIN GRATIS

Diproyeksikan untuk Menekan Angka Kemiskinan

#Tarakan - 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan Fadlan Hamid mengungkapkan sebaiknya Beras Miskin (Raskin) yang biasanya dibagi setiap bulan 15 kilo dengan harga Rp. 24 ribu sebaiknya diberikan cuma-cuma tanpa diberikan harga per karung lagi.

“Sudah jelas dalam undang-undang bahwa fakir miskin merupakan tanggung jawab negara. Sedangkan di Tarakan menurut data dari pemerintah tahun 2011 ini ada sekitar 8683 orang warga miskin, untuk dianggarkan Raskin gratis pasti tidak terlalu besar,”ujarnya.

Menurutnya, apabila dihitung pertahunnya 8683 orang ini dikalikan Rp. 24 ribu hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,5 miliar saja.

“Banyak kegiatan yang dilakukan Pemkot hanya beberapa hari tetapi anggarannya bermiliar-miliar. Contohnya kegiatan MTQ yang diajukan Pemkot malah Rp. 17 miliar untuk pelaksanaan 10 hari saja,”ungkapnya.

Padahal, disebutkan Fadlan lagi seharusnya masyarakat miskin ini menjadi perhatian Pemkot. Fadlan beranggapan jika raskin ini digratiskan, diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Tarakan.

“Bayangkan kalau Rp. 24 ribu ini digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, dan beras jadi tanggungan Pemerintah. Sudah pasti semua beras akan tersalurkan sempurna, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengambil raskin di Kelurahan karena tidak ada uang,”tegas Fadlan.

Keinginan untuk menggratiskan raskin ini, diungkapkan Fadlan sudah pernah di sampaikannya di Komisi. Tetapi dari usulan Komisi ke Banggar malah di tolak Pemkot.

“Alasannya nanti masyarakat miskin malah menjadi manja dan malas. Padahal PNS yang lebih di manjakan, semua perjalanan sampai sekolah pun di gratiskan. Dewan juga dibiayai tetapi tidak manja. Itu semua kan tergantung dari kita sendiri, kasihan masyarakat miskin ini,”kata Fadlan.

Fadlan juga menyinggung Tim Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai oleh Sekretaris Pemkot Tarakan Badrun yang belum menampakkan hasil hingga saat ini.

“Padahal mereka itu setiap tahun ada anggarannya, tetapi programnya tidak dijalankan. Anggarannya silva, kadang juga habis tetapi tidak diketahui juga untuk apa saja kegiatannya. Kenyataanya jumlah kemiskinan malah naik dan tidak berkurang,”tegasnya.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat miskin di Tarakan merupakan nelayan yang berada di daerah pesisir. Jadi perlu peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menjalankan program menyentuh masyarakat miskin di pesisir.

“Saya sudah berkali-kali meminta data jumlah berapa orang warga miskin yang bekerja sebagai Nelayan di Tarakan. Padahal saya tanyakan itu untuk mengusulkan anggaran masyarakat miskin ini,”imbuhnya.

Fadlan juga mengungkapkan, APBD Tarakan sebesar Rp. 1,008 Triliun ini seharusnya juga merata ke masyarakat miskin. Dan tidak hanya dihabiskan untuk belanja langsung saja.

“Sedikitnya ada sekitar 30 ribu nelayan di Tarakan. Dan kalau kita usulkan misalnya asuransi Rp. 25 ribu perbulan saja, malah hanya Rp. 750 juta saja. kenapa ini tidak juga menjadi perhatian Pemkot,”ujar Fadlan. (saf)

Sumber Info (Kecuali Gambar) : KORANKALTIM.CO.ID - KAMIS, 17 NOVEMBER 2011

BERBAGI INFO :