DIANGGAP PROYEK ABUNAWAS

Pembangunan Embung Bengawan yang Didanai APBN

#Tarakan - 

Proyek pembangunan embung Sungai Bengawan di wilayah Juata Permai, dinilai mengabaikan keberadaan Pemerintah Kota Tarakan. Lantaran, sejak pengerjaannya beberapa tahun lalu, Pemkot Tarakan belum pernah mendapat informasi apapun, baik dari pemerintah pusat sebagai pengguna anggaran yang mendanai pembangunan embung tersebut, kontraktor pelaksana kegiatan maupun pihak terkait lainnya.

Proyek tersebut juga terkesan asal jalan, dan tidak melalui perencanaan yang baik. Contohnya pemilihan lokasi lahan sebagai embung, yang tak tepat manfaat. Lantaran berada di wilayah perbukitan, bukan di cekungan seperti umumnya pembangunan embung atau pembuatan bendungan untuk kebutuhan air baku PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Tarakan. Sementara sungai yang akan dibendung berada di bawah bukit tersebut. “Akibatnya kontraktor pun harus menggali perbukitan yang ada hingga mencapai kedalaman 6 meter lebih, supaya aliran air dari sungai terdekat mampu ditampung. Ini kan aneh, sama seperti proyek Abunawas namanya,” ujar Walikota Tarakan, H Udin Hianggio, kemarin.

Walikota sendiri mengaku baru Sabtu (5/11) pagi lalu melihat langsung perkembangan pembangunan proyek embung yang diperkirakan menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sekira Rp 4 miliar lebih tersebut. Selama ini, aku walikota, ia hanya mengetahui bahwa ada rencana pembangunan embung Sungai Bengawan yang memang didanai oleh pemerintah pusat. “Pemerintah Kota Tarakan selayaknya dilibatkan atau minimal mengetahui sedini mungkin segala hal terkait pembangunan embung. Toh, ini untuk kepentingan air baku PDAM Kota Tarakan juga kan, walaupun ia didanai pemerintah pusat,” ungkap pria yang sempat menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dua periode.

Walikota mengendus aroma yang kurang baik dari kegiatan pembangunan embung tersebut. Untuk itu, walikota pun bertanya langsung kepada instansi teknis yang biasanya mengurusi hal pembangunan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan serta PDAM Kota Tarakan sendiri. “Sama, keduanya tidak tahu perihal pembangunan embung Bengawan ini, minimal progress-nya,” tandasnya. “Setahu saya, biasanya untuk hal pembebasan lahan, pemerintah daerah akan dilibatkan agar pemilihan lokasinya lebih tepat dan segala hal terkait masalah pembebasan dapat diatasi bersama,” imbuh walikota.

Kemungkinan lainnya, wilayah perbukitan sengaja dipilih lantaran akan ada dua manfaat yang diperoleh. Selain embung terbangun dengan dana besar, tanah perbukitan yang digali dapat diuangkan sebagai tanah uruk. Embung tersebut akan memanfaatkan lahan seluas 400 x 150 meter. “Mungkin saja, pihak Badan Pertanahan (Kantor Pertanahan) Kota Tarakan mengetahuinya, karena mereka yang berwenang soal keagrariaan,” ujar walikota yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin siang. Persoalan lainnya, kini proyek pembangunan embung terkendala dengan adanya klaim warga atas sejumlah lahan yang akan dimanfaatkan. Dan, kabarnya pemerintah Kota Tarakan akan dilibatkan untuk mengurusi proses penyelesaiannya.(ndy/iza)

Sumber Info : Radartarakan.co.id - Selasa, 8 November 2011

BERBAGI INFO :