APARAT DIBERI WAKTU 15 HARI

Nelayan Minta Kapal Trawl Ditangkap

#Tarakan - 

Sekitar seratus lebih warga yang menamakan diri dari kelompok Persatuan Nelayan Kecil (PNK), kemarin pagi melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman masuk gedung DPRD. Mereka menuntut tindakan tegas pemerintah yang selama ini dinilai lalai menjaga keamanan perairan di wilayah utara dari aksi penjarahan ikan oleh kapal-kapal trawl asal negara tetangga, Malaysia.

Selain PNK Kota Tarakan, turut hadir juga di tengah-tengah massa, beberapa nelayan dari daerah lain, seperti Bunyu dan Tanjung Selor, Bulungan. Ada empat tuntutan yang disampaikan ketua PNK Tarakan Rustam saat unjuk rasa tersebut (baca grafis) di hadapan anggota DPRD Sabar Santuso, Kabag Ops Polres Tarakan Kompol Bahril.

Tuntutan ini ditargetkan dapat direalisasikan oleh pemerintah terutama aparat keamanan dalam kurun waktu 15 hari sejak kemarin. “Kami mengharapkan perhatian nelayan, selama ini nelayan terganggu atas kapal-kapal trawl Malaysia. Ditambah lagi tidak ada perhatian dari pemerintah,” kata Rustam dalam orasinya.

Beberapa nelayan lainnya juga menyampaikan, bahwa saat ini ada perusahaan yang hanya memiliki izin pengolahan dan izin transportasi pengangkutan, tapi ternyata di lapangan juga beroperasi sebagai penangkap ikan dan sejenisnya. Dan ironisnya, hal ini dibiarkan pemerintah. “Ini sudah berjalan sejak lama, kurang lebih 6 tahun. Nelayan sangat terganggu. Biasanya mereka beroperasi malam hari,” kata Ferdinan, nelayan perwakilan Bunyu.

Kabag Ops Polres Tarakan, Kompol Bahril dihadapan nelayan mengatakan, pihaknya besertastakeholder terkait, seperti DPRD, Lanal Tarakan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, akan membentuk tim menangani tuntutan nelayan ini. “Kami harap masyarakat tidak bertindak sendiri. Percayakan kepada kami, kalau ada yang melanggar hukum, kita tangkap. Tapi kalau terjadi pembakaran (kapal) akan menambah permasalahan lagi,” kata Kompol Bahril.

Sementara itu dikemukanan Sabar Santuso dari anggota Komisi II DPRD Tarakan, komitmen Polres ini diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat. “Jadi kita tunggu bersama mudah-mudahan tim bisa segera terbentuk, lalu dapat mengadakan operasi yang dikehendaki masyarakat. Kami di DPRD juga akan ikut memantau tim ini. Kalau dianggap lama, segera kita tagih bersama-sama,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dalam tuntutan ini, para nelayan meminta tanda tangan dari perwakilan masing-masing stakeholder pemerintah, sebagai pegangan nelayan atas komitmen yang telah disampaikan. Tanda tangan tersebut diisi oleh Sabar Santuso, Kabag Ops Polres Tarakan Kompol Bahril, Pas Ops Lanal Tarakan, Mayor Laut (P) Sarkolim ST, serta Dr M. Darwis,  dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan. Usai demonstrasi ini, DPRD kemudian melanjutkan pembahasan  tututan nelayan ini bersama stakeholder terkait dalam sebuah rapat tertutup. (ash/ngh)

Sumber Info : Radartarakan.co.id - Jumat, 23 Desember 2011

BERBAGI INFO :