RUU KALTARA TEKANKAN SOAL PERBATASAN

#SeputarKaltara -

RUU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan tak ada pasal-pasal yang akan diubah secara signifikan, kecuali pada pembukaan atau mukadimah RUU Kaltara yang akan direvisi.

Perubahannya hanya untuk menekankan dan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan masalah perbatasan karena persoalan perbatasan selain menjadi isu nasional juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi II DPR RI asal daerah pemilihan Kaltim Aus Hidayat Nur kepada Koran Kaltim, Senin (12/12) sore.

"Soal pembahasan RUU Kaltara tak ada perubahan pasal yang signifikan. Yang akan ditekankan hanya hal-hal yang berkaitan dengan isu perbatasan," ucap Aus.

Namun Aus tak bisa memberikan penjelasan panjang lebar, lantasan masih mengikuti rapat internal komisi II kemarin.

Terpisah, Ketua Tim Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) Yusuf SK, mengatakan selain mendorong Komisi II DPR RI segera menyelesaikan pembahasan RUU Kaltara, tim juga mencari dukungan berbagai pihak. Di antaranya dukungan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)

Melalui beberapa diskusi perbatasan yang dihadiri oleh para petinggi TNI dan guru besar ilmu pertahanan di Unhan, mereka sangat mendukung Kaltara.

"Universitas Pertahanan termasuk seluruh stakeholder yang ada di Indonesia memang menantikan terwujudnya provinsi Kaltara karena alasan perbatasan dan NKRI. Dulu sering mereka membahas soal patok berpindah. Tapi saat ini hal tersebut tidak perlu dibahas lagi. Tapi yang perlu dibahas kenapa patok itu berpindah. Ternyata di sana terjadi kesenjangan mencolok terutama masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Persoalan Kaltara memang menjadi urusan Pusat, karena Kaltara merupakan masalah nasional," jelas Yusuf.

Mantan Walikota Tarakan dua periode ini menambahkan, selain persoalan Kaltara, disinggung juga masalah perbatasan Timor Leste termasuk masalah Kecamatan Kerayan Nunukan dan Sebatik.

"Masalah Pulau Sebatik tahap satu sempat dibahas. Apakah Sebatik akan dijadikan kota administratif atau kotamadya. Apakah menjadi ikon kota atau otorita. Sebatik diharapkan bisa mengejar Kota Tawau. Di samping Sebatik, perlu segera dilaksanakan kajian Kecamatan Krayan. Apakah akan dijadikan kabupaten atau daerah lain,” tukasnya,

Sebab, kata Yusuf, hasil garam yang mengandung yudiom terbaik di Indonesia yang ada di perbatasan Krayan dengan tiga wilayah yakni Sabah, Serawak dan Brunei, diklaim oleh Malaysia menjadi produknya dan dikirim ke London. Karena itu Universitas Pertahanan sepakat akan membuat kajian di Kerayan untuk pengembangan wilayahnya.

Berharap percepatan

Juru bicara Pemkab Nunukan, Hasan Basri berharap dengan pembentukan Kaltara kelak, pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan yang ada Nunukan dapat dipacu dengan percepatan pembangunan.

Hal itu sebagaimana tujuan awal pembentukan Kaltara yakni untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan percepatan pembangunan daerah yang selama ini tertinggal dari daerah lain.

“Kita sangat mendukung karena Kaltara ini sudah jadi kebutuhan masyarakat di Kaltim bagian utara ini. Dengan Kaltara harapan pembangunan daerah-daerah pedalaman yang selama ini masih terisolir bisa dilakukan pembangunan segera,” kata Hasan, Senin (12/12).

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Nunukan, tercatat ada 196 desa dari 232 desa se-Kabupaten Nunukan yang masih tertinggal dari pembangunan.

Selain itu, secara umum, Kabupaten Nunukan masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal yang ditetapkan Kementrian Daerah Tertinggal karena masih banyak warga yang tinggal didaerah terisolir.

Sementara Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo menyambut baik rencana pengesahan Provinsi Kaltara oleh DPR RI pada Januari 2012.

“Persiapan kita seperti aturan mekanismenya, terutama harus disiapkan aparatur SDM dan infrastruktur kantor-kantor. Tapi nanti akan dibicarakan lima daerah tergabung Kaltara ini, setelah ditunjuk karateker gubernur,” kata Ruman.

Untuk persiapan lainnya, pihaknya menunggu pembahasan bersama lima kabupaten/kota yang akan bergabung dengan Kaltara nanti setelah pengesahan dan penunjukan karateker gubernur, termasuk penyiapan anggaran untuk mendukung jalannya pemerintahan Kaltara nanti.

“Pasti daerah yang tergabung nanti siap untuk masalah anggaran, tapi nanti dibicarakan bersama dengan lima daerah Kaltara,” ujarnya. [mor]

Sumber Info (Kecuali Gambar) : Inilah.com - Selasa, 13 Desember 2011

BERBAGI INFO :