#Tarakan -
Sikap protes dan kontra akan kebijakan pemerintah pusat membatasi subsidi BBM (bahan bakar minyak) mulai 1 April mendatang, semakin membuncah. Di Tarakan pun, beberapa waktu lalu belasan mahasiswa berdemonstrasi ancam macetkan jalan jika kebijakan tetap berlaku.
Politisi Demokrat DPRD Tarakan, Sabirin Sanyong inginkan agar masyarakat Tarakan berpikir realistis menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Katanya, pemerintah tak berhak naikkan harga dan yang terjadi akibat mekanisme pasar yang berubah.
Kecenderungan pihak kontra teriakan harga BBM dinaikkan oleh pemerintahan SBY, dinilai Sabirin agak keliru. Pemerintah hanya mengurangi subsidi lantaran beban APBN. Secara substansi, harga BBM di seluruh dunia sama namun bedanya dari faktor produksi.
Dalam faktor produksi, kaitannya ekonomi makro dan ekonomi mikro. “Dalam ekonomi makro ada indeksasi, ekonomi mikro ada komponen produksi yang menentukan harga. Produksi minyak, ada komponen bahan baku, tenaga kerja dan lainnya. Misal harga produksinya Rp 10 ribu, kalau dijual dengan harga sama atau lebih rendah, rugi namanya,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPRD Tarakan ini.
Jika harga jual minyak, lanjut Sabirin, dipatok Rp 15 ribu, kemudian dibandingkan negara Amerika dan Malaysia lebih murah, tidak fair. Pasalnya, komponen produksi negara lain rendah. Di Malaysia dari produksi Rp 5 ribu, dijual Rp 10 ribu, secara substantif pun sama dengan Indonesia.
“Di Indonesia, kalau mau dikritisi ya komponen produksinya yang perlu direvisi bukan harga. Cerdas lagi, pertanyaan mengapa kita tidak produksi sendiri. Indonesia penghasil minyak justru ekspor. Karena belum sanggup mengeskplorasi dan mengeksploitasi potensi yang masing-masing butuh 20 tahun sendirian. Terpaksa kita gaet tenaga asing,” bebernya kepada Radar Tarakan.
“Sekali lagi realistislah. Pemerintah tidak punya kewenangan naik-turunkan harga. Pemerintah itu regulator, ketika mekanisme pasar gagal baru intervensi, itulah kebijakan pemerintah terhadap sesuatu yang merugikan publik,” tegas Sabirin.
Masih kata pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan ini, pemerintah kurangi subsidi konsekuensinya ada kenaikan harga lantaran beban terhadap anggaran luar biasa.Namun bukan beban pembiayaan tetapi beban salah sasaran.
“Contoh saja, hampir setiap hari ada antri drum dan jeriken di Tarakan Utara, kalau penjual botolan hanya beberapa jeriken, banyaknya ya para pengusaha yang membeli minyak subsdi lalu dijual dengan harga industri. Padahal ruhnya subsidi ini, membantu. Uangnya orang miskin, diambil menjadi uang negara dikembalikan ke orang miskin lagi. Kalau kemudian subsidi ternyata dinikmati orang kaya, jadinya orang miskin membantu orang kaya,” sesalnya.
Jika bulan depan kebijakan pusat digelontorkan, tindakan pemerintah daerah harus memikirkan social protection-nya. Pemerintah daerah menyikapi pengurangan subsidi, paling gampang lakukan operasi pasar.
Mengawasi sejauh mana pembatasan subsidi BBM pengaruhi persoalan di tengah masyarakat.
“Kita tidak bisa melarang pasar naikkan harga. Sehingga kemudian, bagaimana intervensi dan kebijakan pemerintah daerah, lewat operasi pasar dengan harus ada formulasi kebijakan berupa kegiatan dan program,” kata pria berjanggut ini.
“Lalu ada BLT (bantuan langsung tunai) yang rencananya diberikan ke masyarakat kurang mampu, inilah kebijakan untuk intervensi pengurangan subsidi BBM itu. BLT ini sebenarnya bantuan dalam rangka menutupi satu bulan minimal, agar dapur mengepul. Jika misalnya karena subsidi dikurangi, banyak masyarakat alih profesi,” tutup Sabirin, sembari menepis pernyataan lantaran satu partai dengan SBY, ia wajib mendukung kebijakan tersebut. (dta)
Sumber Info : Radartarakan.co.id - Kamis, 29 Maret 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :