Alasan Haji Udin Siap Maju Lagi Jika Tuntutan Partai
#Tarakan - Haji Udin Hianggio mulai terang-terangan mengenai siapa saja yang mendorongnya untuk maju kembali pada pemilihan walikota (Pilwali) 2013.
Pria yang sekarang menjabat walikota Tarakan itu mengaku, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta yang berharap dirinya maju lagi. Salah satunya kata Haji Udin, disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung.
“Pak Akbar ke Tarakan waktu itu, hanya untuk mendorong saya untuk maju lagi,” kata Haji Udin blak-blakan, kepada Radar Tarakan kemarin (21/1).
Namun lanjut mantan ketua DPRD Tarakan itu, dorongan itu sempat ditolaknya. Sebab tegas Haji Udin, dirinya sejak awal sudah berkomitmen untuk menjabat sebagai walikota satu periode saja. Tapi, “penolakan” Haji Udin itu tampaknya kurang ampuh. Beberapa pengurus DPP Partai Golkar juga menyampaikan harapan yang sama, walaupun sebatas lisan.
“Secara lisan iya, tapi saya tidak mau lisan. Kalau lisan, saya tidak akan maju,” kata pria kelahiran Gorontalo, 28 Desember 1946, itu
Kini lanjut Haji Udin lagi, kepastian dirinya maju kembali di Pilwali Tarakan 2013 atau tidak kembali kepada keputusan DPP Partai Golkar. “Kalau tidak ada rekomendasi dari DPP Partai Golkar, saya tidak akan maju,” tegasnya.
Bahkan Haji Udin menegaskan, meskipun banyak desakan masyarakat agar dirinya maju lagi sebagai walikota, secara pribadi dia akan menolak. Namun jika itu adalah perintah partai, maka Haji Udin memastikan akan maju.
“Secara pribadi saya ikhlas meninggalkan jabatan ini. Tapi, kalau untuk kepentingan partai dan kepentingan masyarakat Tarakan dan dinilai oleh partai, saya harus maju, maka saya siap,” tegas Haji Udin.
Ia juga menegaskan tak akan jadi “kutu loncat”. Apapun keputusan partainya, Haji Udin memastikan tetap di Golkar. “Yang jelas saya tidak akan lompat ke partai lain jika saya tidak diusung partai Golkar. Saya tetap komitmen di partai Golkar,” ujarnya.
Lalu mengapa Udin Hianggio lebih mendengarkan perintah partai daripada ucapannya sendiri? “Partai ini yang membesarkan saya,” jawabnya.
Kepada Radar Tarakan, Udin memastikan dirinya tidak pernah berambisi untuk maju lagi. Bahkan dia meyakinkan bahwa pribadinya tidak pernah berambisi untuk maju lagi.
Hingga kemarin, komunikasi yang dilakukan Udin Hianggio dengan DPP Golkar di Jakarta memang terus berjalan. Namun DPP belum menerbitkan surat rekomendasi resmi dan sedang intens melakukan pembahasan.
Partai Golkar memang telah melakukan survei terhadap beberapa nama kandidat calon. Namun dari seluruh nama yang disurvei tersebut hasilnya rendah, dan jauh dari harapan.
Untuk diketahui, dalam survei tersebut nama Udin Hianggio tidak masuk dalam bursa. Namun hasil survei, justru mengunggulkan nama Udin Hianggio.
Bagaimana dengan di internal partai Golkar di Tarakan? Menurut Haji Udin, tentu dewan pimpinan daerah (DPD) Tarakan akan melakukan pertemuan dengan seluruh kader Golkar. “Terserah apa aspirasi dari bawah, tetap akan kita lihat itu,” kata Udin.
Ia menyadari bahwa saat ini beberapa orang internal kader Golkar telah melakukan persiapan secara nekat untuk maju menjadi walikota. “Silakan saja, tapi terus terang saya ini mau ditunjuk atau tidak, saya tidak akan lari dari Golkar! Saya maju bukan keinginan pribadi, karena saya sudah berjanji satu periode,” jelasnya.
Haji Udin juga tidak lupa kalau dirinya selalu berjanji kepada masyarakat bahwa dirinya hanya satu periode. “Tapi kalau perintah partai akan saya pertimbangkan karena untuk kepentingan yang lebih besar, daripada partai saya hancur. Saya juga tidak mau demikian,” ulasnya. “Saya ingat betul janji satu periode,” ungkapnya.
Hal itu juga sebenarnya sudah disampaikan Udin Hianggio ke DPP Golkar. Namun jika DPP tetap merekomendasikan, tentu tidak akan menjadi persoalan bagi Udin Hianggio.
“Kalau tidak direkomendasikan pun saya tidak masalah. Silakan saja bagi yang berambisi maju,” katanya lantang. Jika tidak direkomendasikan partai, Udin Hianggio memilih untuk beristirahat di rumah.
PILKADA 2014 MAJU SETAHUN
Pemilu 2014 mengubah jadwal sejumlah pilkada yang berlangsung pada tahun tersebut. Pemerintah melalui Kemendagri bakal memajukan jadwal Pilkada 2014 lebih cepat setahun, yakni pada 2013.
Komisi II DPR (membidangi politik dalam negeri) meminta Mendagri Gamawan Fauzi mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai landasan hukum perubahan jadwal pilkada tersebut. Hal itu disampaikan anggota DPR kepada Gamawan dalam rapat kerja (raker) di gedung parlemen kemarin (21/1).
Ditemui setelah raker, Mendagri Gamawan mengakui, memajukan jadwal pilkada lebih cepat setahun merupakan pilihan rasional. Salah satu pertimbangannya adalah mengurangi jumlah penjabat pusat ke daerah. "(Total) ada 43 kabupaten/kota yang akan pilkada pada 2014," ujar Gamawan. Perinciannya, 28 kabupaten dan 15 kota.
Menurut Gamawan, DPR meminta Presiden SBY dapat menerbitkan perppu itu melalui Mendagri. "Untuk percepatan, kami (akan) bergerak. Besok (22/1) sudah buat ke presiden," ujarnya.
Gamawan menjelaskan, mempercepat Pilkada 2014 murni karena pertimbangan bahwa tahun tersebut adalah tahun pemilu. Akan ada gelaran pemilu legislatif dan pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu sibuk mempersiapkan tahap pemilu. "Kalau (pilkada) tetap digelar, apa KPU sanggup dengan pemilu ditambah pilkada," ujarnya. Sejumlah KPU daerah sebelumnya juga merekomendasikan percepatan pilkada untuk memfokuskan diri pada gelaran pileg dan pilpres.
Kata Gamawan, perppu diperlukan karena saat ini tidak ada landasan hukum untuk memajukan pilkada. Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 32/2004 tentang Pemda menyatakan bahwa pilkada yang berakhir masa jabatanya pada Januari 2009 hingga Juni 2009 diselenggarakan pilkada secara langsung sebagaimana dimaksud UU ini pada Desember 2008. "Aturan itu hanya berlaku sekali. Dengan demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi dasar pelaksanaan pilkada untuk daerah yang masa pemerintahan kepala daerahnya berakhir pada 2014," jelasnya.
Meski pilkada dimajukan, bukan berarti masa jabatan kepala daerah dipangkas. Gamawan menjelaskan, yang dimajukan adalah gelaran pilkada, sementara masa jabatan kepala daerah tidak berpengaruh. "Pelantikannya tetap pada 2014," jelasnya.
Selain Pilkada 2014 yang dimajukan, 137 pilkada digelar pada 2013. Perinciannya, 14 provinsi, 95 kabupaten, dan 28 kota menggelar pilkada pada tahun ini.
Menurut Mendagri, 103 daerah yang melaksanakan pilkada adalah yang masa jabatannya pada 2013. Yakni, 12 provinsi, 67 kabupaten, dan 24 kota. Kemudian, 28 daerah lain memiliki masa jabatan yang berakhir pada Januari hingga Maret 2013, yakni 1 provinsi, 23 kabupaten, dan 4 kota. Dua daerah adalah pilkada yang tertunda sejak 2011, yakni Provinsi Papua dan Kabupaten Puncak.
"Terakhir, empat daerah melaksanakan pilkada ulang berdasar putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Gamawan. Empat daerah itu adalah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Morowali.
Mendagri menegaskan, untuk pilkada yang berlangsung 2013 tidak ada perubahan jadwal alias berlangsung sesuai jadwal. Termasuk, Pilgub Jawa Timur yang berlangsung pada 29 Agustus 2013. (ddq/bay/c2/agm)
Sumber Info : Radartarakan.co.id - Selasa, 22 Januari 2013
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :