#Tarakan - Persoalan krisis energi listrik yang terjadi di Tarakan juga mendapat perhatian Dewan Energi Nasional, kemarin (18/7), Sejumlah anggota Dewan Energi Nasional melakukan pertemuan dengan Walikota Tarakan dan sejumlah operator minyak dan gas bumi yang beroperasi di Tarakan. Di antaranya PT Pertamina EP, PT Medco E&P, PT MKI, Perusda dan PT PLN Tarakan.
Menurut Prof Dr Ir Herman Darnel Ibrahim MSc, anggota Dewan Energi Nasional, pengelolaan listrik di Tarakan adalah best practices atau pengelolaan terbaik karena harga listriknya ditetapkan oleh pemerintah kota dan DPRD sendiri. “Secara teoritis itulah adalah hal yang maju,” kata Herman.
Terjadinya krisis listrik awal tahun lalu itu, menurutnya dapat dimengerti karena penyebabnya adalah ketidaktersedianya pasokan gas. “Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana kedepannya agar ada cadangan ketika pasokan gas terganggu. Karena dalam konsep penyediaan energi diperlukan diversifikasi sumber energi supaya lebih aman,” katanya.
Pasalnya, jika PLN hanya mengandalkan satu energi saja tentu kerawanan itu selalu ada. Namun dia menilai, PLN di Tarakan sudah menggunakan mesin pembangkit dual fuel. “Jadi ketika satu sumber mati, harus ada safety-nya,” ujar dia.
Meski demikian, dia cukup memberikan apresiasi karena di Tarakan sudah ada beberapa perusahaan yang sedang berupaya untuk membangun mesin pembangkit untuk menghasilkan energi listrik, seperti Perusda dan PT MKI. “Solusi-solusi yang ditempuh pemerintah daerah bersama pelaku disini sudah menjadi solusi yang mengarah kepada penyelesaian masalah,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan energi listrik di Tarakan sesuai rata-rata dunia idealnya memiliki listrik 150 Mega Watt. “Jangan berkecil hati di Indonesia juga belum rata-rata dunia. Untuk itu PLN di Tarakan harus didukung oleh PLN pusat dan Perusdanya juga harus dikembangkan sehingga kedepannya Perusda bisa menjadi cikal bakal pemasok dan penyedia listrik. Ini sangat baik, selain Perusda mengelola energi setempat, Perusda juga memberikan sumbangsih untuk pendapatan asli daerah,” urainya.
Sementara itu, Walikota Tarakan H Udin Hianggio mengungkapkan, setelah melakukan diskusi dengan Dewan Energi Nasional baru diketahui bahwa daerah penghasil mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan energi itu sendiri. Terkait saran dari Dewan Energi Nasional agar Perusda dapat menjual energi listrik sendiri, menurut walikota untuk saat ini belum tepat waktunya. “Saya pada prinsipnya kebutuhan listrik di Tarakan terpenuhi dulu, kita belum bicara bisnis. Kalau saya lebih condong bagaimana pelayanan listrik di Tarakan terpenuhi,” pungkasnya.
Sumber Info : Radartarakan.co.id - Jumat, 19 Juli 2013
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :