GERAH !!! JUSUF SK MARTHIN BILLA BUKA RAHASIA HUT KALTARA DAN UU DOB KALTARA

Sahabat #Tarakan , Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) dari nomor urut 1 yakni Jusuf Serang Kasim dan Marthin Billa serta sejumlah relawan lainnya sepertinya sedang gerah dengan penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi Kaltara yang jatuh pada tanggal 22 April 2013. Padahal hasil produk dari rapat Paripurna pemekaran yang melahirkan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara alias ketok palu para wakil rakyat itu pada tanggal 25 Oktober 2012.

Jusuf SK mengatakan sangat disayangkan HUT Provinsi Kaltara justru di tetapkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, bahkan penetapan itu tanpa persetujuan atau Peraturan Daerah (Perda) dari DPRD Prov Kaltim atau DPRD Provinsi Kaltara sehingga bisa dipastikan penetapan sepihak itu tidak sah.

"HUT Kaltara itu bukan 22 April 2013, ini penetapannya tanpa Perda. Apa boleh buat, nanti kita selesaikan jika pasangan Jusuf-Marthin dipercayakan memimpin maka kami berdua akan selesaikan satu persatu masalah ini," tuturnya kepada ribuan relawan dan pendukung yang hadir di Baloy Adat Tidung di Jalan Aki Balak Tarakan Utara Provinsi Kaltara.

Selain itu, Jusuf SK dan Marthin Billa juga akan menyiapkan sebuah naskah singkat dari buku "Kelahiran Kehendak Rakyat Kaltara", dimana buku itu merupakan sejarah notulensi kelahiran Provinsi Kaltara yang telah dibuat dan dicetak. Naskah yang dimaksud merupakan rangkuman dari buku tersebut, dengan durasi rangkuman antara 10 hingga 15 lembar yang akan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

"Kita akan bagikan biar masyarakat terbelalak melihat apa yang sebenarnya fakta ini, jangan lah main-main soal HUT Kaltara walaupun sepela tapi ini perjuangannya luar biasa, berdarah-darah kita mengawalnya sampai terbentuk," tuturnya.

Jusuf SK pun bercerita saat dirinya ikut mengawal pembentukan Provinsi Kaltara, dimana saat itu di gedung Senayan DPR RI saat diketoknya UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara pada tanggal 25 Oktober 2012. Bahkan dirinya bersama tim-tim lainnya ketar ketir apakah UU Kaltara ini diresmikan atau masih juga ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

"Kami hadir disana dan kami ketir-ketir apakah ini lolos apa tidak dan begitu disahkan maka sorak-sorakan semua pendukung kita ini langsung bergembira. dan Alhamdulillah Kaltara telah lahir pada tanggal 25 Oktober 2012 dan UU itu nomor 20 tahun 2012," tuturnya menceritakan memori beberapa tahun silam saat dirinya masih menjadi Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) yang menjadi organisasi presidium Kaltara.

Menurutnya, setelah terbentuknya Provinsi Kaltara maka lahirlah buku yang disusun oleh berbagai pihak dan menjadi kehendak rakyat serta bukti sejarah notulensi kelahiran Provinsi Kaltara. Buku itu mencatat rekam jejak perjuangan para tim yang berjuang keras demi masa depan provinsi baru tersebut.

"Buku ini juga adalah sebuah notulen kebenaran fakta sejarah dan sudah seyogyanya setelah dilahirkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 25 Oktober 2012 maka hari itulah menjadi hari kelahiran atau HUT Kaltara, dan tidak bisa di ubah hanya karena satu atau dua hal," tuturnya.

Namun, sebelum disusunnya kepengurusan Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) bersama tim presidium lainnya, yang sudah dibentuk maka di tegur oleh Gubernur Provinsi Kaltim yang mempertanyakan dirinya tidak dilibatkan. Akhirnya, MKB melibatkan Awang Faroeq Ishak sebagai Pembina dan Penasehatnya adalah Ketua DPRD Kaltim, lalu wakil Penasehat adalah Wakil Gubernur Kaltim dan Sekretaris Provinsi Kaltim yakni Irianto Lambrie.

"Namun waktu itu yang terjadi kita bergerak ke DPR RI seminggu dua kali dan semua lini pemerintahan yang berkaitan dengan pemekaran, tapi kita hanya minta di kukuhkan saja struktural kepengurusan Tim Masyarakat Kaltara Bersatu itu, namun si Pemprov Kaltim justru menghambatnya, akhirnya saya bilang kita teruskan saja langsung ke Jakarta dan kita buatkan Akte dan dinotariskan saja, dan kami pun jalan seperti biasa sampai Kaltara itu terbentuk," tuturnya.

Sementara, Marthin Billa yang dulu merupakan salah satu tim MKB juga mempertanyakan mengenai Hari Ulang Tahun (HUT) Kaltara yang telah ditetapkan secara sepihak tanpa ada landasan hukum pada tanggal 25 Oktober 2012 dan sudah seharusnya di kukuhkan melalui proses hukum yang berlaku melalui DPRD Kaltara.

"Bukan hanya saya atau pak Jusuf, tapi seluruh masyarakat Kaltara juga bertanya-tanya kenapa ada perubahan, seharusnya pas tanggal dikukuhkan UU Kaltara itu," tuturnya. (Yoko Handani/Newstara.com)

Sumber Kutipan Artikel (Kecuali Gambar) :

Newstara.com (25/10/2015)

BERBAGI INFO :

BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA

Bagaimana pendapat anda tentang manfaat BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA, Silahkan klik dibawah ini : Biasa Saja Bermanfaat Sangat Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Mengerti Hasil Sementara