JUSUF SK BUKA RAHASIA PENYEBAB PEMADAMAN LISTRIK DI TARAKAN

Sahabat #Tarakan , Penyebab berbagai persoalan listrik yang terjadi di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ternyata tidak lepas dari buah kebijakan para pemimpin di Kota Tarakan. Bahkan, persoalan pemadaman listrik ataubyar-pet hingga tarif dasar listrik (TDL) yang dianggap sangat mahal justru menjadi sebuah dilema, namun seharusnya siapapun pemimpinnya harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik.

Mantan Walikota Tarakan yang juga Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Jusuf Serang Kasim mulai membeberkan dan satu persatu membuka asal-muasal pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tarakan. Kala itu, atau setelah 3 bulan dilantik menjadi Walikota Tarakan pada periode pertama tahun 1999, dirinya mendapat informasi dari sebuah tulisan di salah satu media nasional yang mengatakan "PLN Anjlok dan Indonesia Gelap Gulita" dan ditulis oleh Sri Mulyani yang saat ini telah menjadi direktur eksekutif Bank Dunia dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Saat itu juga dirinya langsung mennghubungi PLN Tarakan yang masih dikepalai oleh Muktias, dan setelah berdiskusi maka diketahui untuk regional kota Tarakan akan terjadi pemadaman listrik sekitar 6 tahun kedepan, karena PLN tercatat telah merugi antara Rp 4 hingga Rp 5 miliar. Lalu berbekal dari informasi tersebut, maka dirinya melakukan rapat dengan Manager area Kalimantan dan salah satu Direktur PT PLN (Persero) di Jakarta. 

"Dan akhirnya diketahui kerugian disebabkan karena biaya operasional dan lain-lain sangat tinggi, sementara harga listrik tetap atau tidak ada kenaikan, sehingga prediksi terjadi pemadaman listrik dalam beberapa tahun kedepan itu sudah pasti," tuturnya dihadapan masyarakat Markoni Dalam Tarakan Timur pada Jumat malam, (23/10/2015) di Tarakan-Kaltara.

Menurutnya ada sebuah solusi, namun harus menaikkan harga tarif listrik dan di legalkan dengan sebuah peraturan daerah (Perda). Lalu akhirnya, Perda Nomor 3 tahun 2001 soal kenaikan tarif listrik pun di tetapkan oleh DPRD Tarakan yang saat itu Ketua DPRD Tarakan adalah Udin Hianggio. Perda tersebut cukup efektif, karena hingga masa jabatan Jusuf Serang Kasim sebagai Walikota Tarakan dan Udin Hianggio sebagai Ketua DPRD Tarakan justru tidak terjadi byar-pet atau pemadaman bergilir, dan Kota Tarakan terang benderang. 

Pada tahun 2001 lalu, PT PLN (Persero) lalu mengirim 6 mesin pembangkit listrik dengan tujuan untuk memperkuat pasokan listrik, Bahkan saat itu Tarakan menjadi perbincangan nasional, banyak daerah lain yang berniat belajar bagaimana cara penyelesaian listrik tersebut. Mulai dari Provinsi Bali berniat meniru Tarakan. Namun seiring waktu harga solar kembali naik dan PLN kembali membeli mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang berasal dari Finlandia.

"Waktu itu banyak daerah yang agak iri, dan meminta perlakuan yang sama dengan Tarakan, tapi PLN bilang kalau bisa seperti Tarakan bisa saja, tapi sampais ekarang malah tidak ada yang bisa,"tuturnya.

Saat Jusuf SK selesai bertugas menjadi Walikota Tarakan selama dua periode maka posisinya digantikan oleh Udin Hianggio pada tahun 2009, dan saat itu mulai muncul berbagai masalah, salah satunya adalah setelah dikirim mesin pembangkit gas maka pasokan gas tidak mampu memasok kebutuhan listrik di Kota Tarakan, lalu akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru dengan mengalokasikan dana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau batubara dengan besaran sekitar Rp 500 miliar dan uang pembebasan lahan sekitar Rp 7,3 miliar.

"Andaikata saat itu Pak Udin Hianggio selamat membangun pembangkit batubara, maka kota Tarakan akan memiliki listrik terkuat dan terhandal di Indonesia, tapi ujung-ujung justru bermasalah dan ada 7 orang yang masuk penjara, yakni Asisten 1 Pemerintahan Kota Tarakan, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat Tarakan Utara, Lurah Juata Laut, Sekretaris Kantor Pertanahan dan dua oknum anggota Brimob, waktu itu saya masih memberikan solusi dan berbicara kepada pak Sekda, Pak Badrun, tolong cepat selesaikan kasus itu, jangan sampai uang 500 Rp miliar kembali ditarik sama pusat," tuturnya.

Namun setelah dua tahun berselang penyelesaian kasus hukum itu berlarut-larut sehingga pembangunan pembangkit listrik batubara akhirnya gagal, dan dana kembali di tarik oleh Pemerintah pusat karena dianggap bermasalah. Alhasil, Udin Hianggio mengeluarkan perda nomor 1 thn 2010 namun tetap tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu muncul sejumlah protes keras karena byar pet dan masyarakat tidak tahan sementara TDL sudah lebih dulu dinaikkan.

"Jaman saya kenaikan tarif dasar listrik tapi listri aman tidak ada byar-pet dan semua senang jalanan juga ikut terang benderang, nah jaman pak Udin ada bermasalah, lalu jaman pak Sofian Raga pun mengeluarkan Perda Nomor 17 tahun 2014, dan informasinya sekarang ini di tarakan dalam 1 hari PLN membakar solar sekitar Rp 250 juta karena menggunakan mesin diesel," ujarnya.

"Jadi kalau pakai batubara Insya Allah lebih murah dan tidak ada masalah, tapi prestasi saya itu malah dijelek-jelekkan dan saya di fitnah, prestasi dibayar fitnah. Tapi saya tidak sakit hati cuma saya bilang sudah lah biarlah Tuhan yang mengampuni dan masyarakat bisa memaafkan orang itu," tambahnya.

Dirinya pun berjanji jika kelak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Marthin Billa sebagai Wakil Gubernur Kaltara. Maka, persoalan listrik akan diselesaikan dengan tuntas hingga ke akar-akarnya.

"Insya Allah jika kami terpilih, maka listrik menjadi salahs atu prioritas kami, nah nanti disitu kita selesaikan masalahnya setuntas-tuntasnya sampai ke akar masalah dan sekarang mari kita nggak perlu melihat kebelakang tapi lihatlah kedepan," tuturnya dan langsung disambut tepuk tangan masyarakat Markoni Dalam Tarakan. (Yoko Handani/Newstara.com)

Sumber Kutipan Artikel dan Gambar :

Newstara.com (23/10/2015)

BERBAGI INFO :

BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA

Bagaimana pendapat anda tentang manfaat BLOG PAGUNTAKA CITY IN MEDIA, Silahkan klik dibawah ini : Biasa Saja Bermanfaat Sangat Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Mengerti Hasil Sementara