Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kaltim pada ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bertujuan untuk menanyakan beberapa isu di Kaltim. Salah satunya adalah perkembangan soal pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I Dahri Yasin bersama sekretaris Syaparuddin dan tiga angotanya Yefta Berto, Hj Sy Masitah Assegaf dan Puji Astuti pada waktu itu diterima langsung oleh Susilo Bagian Otonomi Daerah Depdagri.
Dalam pertemuan itu, Susilo menegaskan, bahwa pada prinsipnya Depdagri mendukung, bahkan mendorong Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk segera dijadikan daerah otonomi baru (DOB).
Namun, karena Depdagri belum menerima draft maupun belum menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltara, sehingga Depdagri masih menunggu proses lebih lanjut di DPR RI.
Kendati demikian, ucap Syaparudin, Depdagri semangatnya sama dengan DPR yang sangat memberikan dukungan. Versi pemerintah, tetap memberlakukan moratorium pemekaran wilayah.
Namun, untuk usulan Kaltara dan Mahulu karena wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, maka ada pengecualian dan akan diberikan prioritas dan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Oleh karenanya Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahulu mendapatkan apresiasi khusus dari Depdagri untuk didorong menjadi DOB.
"Kalau bahasanya Pak Susilo, Provinsi Kaltara tinggal menunggu waktu saja. Karena itu beliau menyampaikan kepada kami untuk bersabar, Insya Allah Depdagri akan merealisasikan secepatnya," ucapnya.
Kapan bisa diwujudkan, tanya Syaparudin kepada Susilo yang kemudan djawab, belum bisa memastikan kapan waktunya. Namun ia berkeinginan agar Kaltara dapat diwujudkan secepatnya. Sedangkan terkait Ibukota Provinsi Kaltara, Susilo menitikberatkan agar warga Kaltara tetap kompak dan satu suara memusatkannya di Kabupaten Bulungan.
"Secara geografis Depdagri setuju ibukota Provinsi Kaltara di Bulungan. Sebab selain wilayahnya luas juga letaknya strategis karena berada di pertengahan. Sehingga Bulungan sangat relevan jika dijadikan ibukota Provinsi karena gampang untuk dikembangkan menjadi kota besar. Sedangkan Kota Tarakan tidak cocok, karena pulau kecil sehingga sulit untuk dikembangkan menjadi kota besar," bebernya.
Hal sama juga disampaikan Susilo terkait pemekaran Kabupaten Kubar menjadi Kabupaten Mahulu, Depdagri memberikan apresiasi sama dengan Kaltara. Mahulu dinilainya sangat layak untuk dijadikan DOB.
"Jadi untuk meretas keterisolasian wilayah, maka solusinya Kabupaten Mahulu harus dijadikan DOB. Depdagri sependapat akan hal itu, karena alasan utama soal wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Serawak Malaysia," ucapnya. [mor]
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Inilah.Com - Senin, 5 Desember 2011
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :