#Tarakan -
Kini giliran para ketua Rukun Tetangga (RT) se Kota Tarakan menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Rabu (4/4) pagi kemarin.
Dalam egenda hearing bersama Komisi II DPRD Kota Tarakan tersebut, para ketua RT dibawa koordinasi Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kota Tarakan ini, menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap. Antara lain, agar pemerintah terlebih dahulu menyediakan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) sebelum konversi minyak tanah (mitan) ke Gas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelangkaan Gas ukuran 3 kilogram di Tarakan. Forum ketua RT juga mendesak pemerintah agar mensubsidi ongkos angkut Elpiji 3 kilogram untuk mengantisipasi kenaikan harga bagi konsumen.
Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Syamsudin Arfah ini, juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Tarakan Asisten II Kota Tarakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, para agen penyalur elpiji 3 kilogram, nelayan dan tokoh masyarakat.
Syamsudin Arfah yang ditemui usai memimpin rapat, merespon positif apa yang disampaikan para ketua RT tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan perwakilan masyarakat, dinilai sesuai kenyataan di lapangan.
Dimana infrastruktur pengisian ulang Elpiji 3 kilogram di Kota Tarakan belum ada. Karena itu, rencana pencabutan mitan bersubsidi mestinya belum bisa dilakukan.
“Sesuai informasi yang kami dapat dari BPH Migas bahwa selama infrastruktur penyediaan Gas belum tersedia, di satu wilayah maka kebijakan penarikan subsidi mitan belum bisa dilakukan 100 persen,”katanya.
Lanjutnya, jadi belum ada alasan bagi Pertamina Balikpapan untuk menarik 100 persen mitan bersubisidi di Kota Tarakan. Ketika infrastruktur penyediaan Gas belum ada maka realisasi penarikan mitan bersubsidi belum layak.
“Hal inilah yang akan kami suarakan dan kami akan bicarakan bersama pemerintah dan pihak Pertaminan Balikpapan,” ucapnya.
Lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) ini, diagendakan hari ini lagi koordinasi lanjutan antara dewan dengan Pemkot Tarakan, Pertamina Balikpapan untuk membahas masalah ini.
“Karena kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut teralu lama. Sebab, ini menyangkut kebutuhan mendasar rakyat,” ujarnya.
“Semua eksekusi masalah ini ada di pemerintah kita, di DPRD hanya bisa mensupport apalagi kan hulunya di BPH Migas sudah membuka kran dalam artian membolehkan agar kebijakan konversi ini masih bisa ditunda sebelum adanya infrastruktur yang tersedia. Jadi kami sangat yakin apa yang disuarakan para ketua RT hari ini bisa direalisasikan,” harapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, H. Adnan Hasan Galoeng juga turut membenarkan hal tersebut. “Kami dari Komisi II, telah melakukan kunjungan ke BPH Migas di Jakarta beberapa waktu lalu dan ada hal aneh yang kami temukan pada pertemuan tersebut. Ketika pihak BPH Migas sendiri kaget kalau di Kota Tarakan itu mitan bersubidi sudah mau ditarik 100 persen,” ujarnya.
“Disamping kami menerima masukan berharga dari BPH Migas yang mengatakan bahwa alokasi mitan tidak akan pernah ditarik subsidinya 100 persen apabila infrastruktur sebagai penunjang pengganti konversi belum ada,” jelas Adnan.
Menurut dia, sangat tidak beralasan bagi pihak Pertamina yang sudah melakukan langkah untuk menarik Mitan bersubsidi, jika infrastruktur pengisian gas belum ada. “Inilah, nanti yang perlu dibicarakan bersama pihak Pertamina Balikpapan mengenai kebijakannya tersebut,” pungkasnya. (ant)
Sumber Info : Radartarakan.co.id - Kamis, 5 April 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :