#Tarakan -
Rencananya, besok (8/5) diklaim ribuan warga menggelar demonstrasi menyikapi kondisi kelistrikan di Tarakan yang terus memburuk. Demo tersebut akan berlangsung di 3 tempat, yakni gedung DPRD, kantor walikota, dan kantor PT PLN Tarakan. Walikota Tarakan, Udin Hianggio berharap, rencana demo menyikapi krisis listrik di Tarakan tersebut tidak ditunggangi kepentingan politik. Sayangnya, walikota tak berpanjang lebar soal kepentingan politis ini. “Jangan saya (yang menilai, Red.),” kata Haji Udin, sapaan akrab walikota.
Namun dia menyesalkan adanya sejumlah tokoh masyarakat yang seharusnya ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan krisis listrik di Tarakan, justru dianggap tidak sepaham dalam membantu pemerintah menuntaskan persoalan ini. “Di situ ada pengusaha yang ingin maju juga jadi walikota. Untuk itu, jangan memanfaatkan permasalahan ini untuk mengambil simpati warga, namun tidak memberikan solusi. Mari berpikir jernih,” tegasnya.
Ia pun berharap, masyarakat dapat berpikir jernih dalam melihat persoalan ini. “Coba tolong pikirkan, apa yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan ini. Mari kita lihat masalah ini secara objektif,” kata Haji Udin, sapaan akrab walikota. Mantan ketua DPRD Tarakan itu juga menyampaikan, masalah utama penyebab terjadinya pemadaman listrik di Tarakan sudah sangat jelas, yaitu karena defisit gas. “Masalahnya sudah jelas sekali,” imbuhnya.
Diakuinya, berbagai upaya sudah dilakukan, bahkan dia bersama ketua DPRD sudah melakukan lobi-lobi dengan BP Migas dan Pertamina untuk mempermudah berbagai proses birokrasi yang panjang. Namun karena belum membuahkan hasil yang tampak nyata, karena gas bumi belum juga bisa didapatkan, maka walikota meminta agar masyarakat sabar dan ikut berdoa. “Yang terjadi sekarang adalah orang yang tidak tahu masalah berkomentar. Coba dipikirkan apa yang harusnya dilakukan,” kata walikota lagi.
Permasalahan listrik ini menurutnya akan menjadi permasalahan yang panjang di Tarakan, dan tentu akan menjadi pekerjaan rumah untuk walikota yang akan datang karena dia yakin, hingga akhir jabatannya masalah listrik ini belum akan selesai.
“Kadang kala kita seperti orang yang tidak beragama, walikota sudah berdoa, ulama-ulama sudah berdoa, pemimpin-pemimpin gereja sudah berdoa, para pemimpin masjid juga sudah berdoa, tapi doanya tidak ada yang didengar. Lalu apa yang salah?” kata Haji Udin.
Untuk itu, walikota mengajak seluruh warga Tarakan untuk ikut koreksi diri dan bertaubat nasional. “Kita sudah istiqosah di Masjid Agung, tapi gasnya tidak keluar-keluar,” pungkas Udin Hianggio. Meski begitu, dia tetap tidak akan lari dari persoalan. Bahkan walikota menyatakan siap untuk menemui pendemo.
Di bagian lain, rencananya hari ini walikota bersama PLN Tarakan, dan pejabat dari unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) akan menemui Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Bambang Windaryatmo. Rencana tersebut dikemukan Ketua DPRD Tarakan, Effendhi Djuprianto. Tujuan bertemu orang nomor satu di jajaran Kepolisian Daerah Kaltim itu untuk meminta agar pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Sungai Maya, Tarakan Utara, dapat dilakukan, meski kini diketahui untuk pembebasan lahan PLTU yang dianggarkan Rp 7 miliar tersebut sedang dalam proses hukum.
“Secara prinsip dan pribadi pun, DPRD mendukung upaya pemkot koordinasi dengan kapolda. Tujuannya, untuk proses kaitannya soal hukum tetap berjalan semestinya, namun pembangunan juga bisa berjalan,” kata Effendhi. Ia juga menyampaikan, upaya menemui kapolda juga sebagai langkah memperjuangkan agar miliaran rupiah untuk PLTU yang dikucurkan APBN tahun ini tidak dicabut pusat. “Intinya koordinasi pertama ini agar mendapat kesepakatan bahwa proyek PLTU adalah proyek vital untuk kepentingan publik,” katanya. Ia berharap, pembangunan PLTU ini harus segera berjalan, agar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena menggunakan anggaran APBN maka harus selesai tahun 2012. “Kalau tidak, anggaran dicabut dan dikembalikan ke kas negara. Tarakan yang rugi,” ungkap Effendhi.
Kalaupun ada persoalan yang mengarah ke pidana atau perdata juga tetap diselesaikan melalui jalur hukum. Namun yang jelas tegas Effendhi, lokasi di Sungai Maya tersebut sudah ditetapkan menjadi lokasi PLTU untuk kepentingan publik. “Harapan kita, kapolda bisa memberikan solusi terbaik dan jaminan keamanan atas kegiatan proyek PLTU ini. Menurut Pimpro PLN Pikitring, wajib hukumnya harus selesai tahun ini. Dengan PLTU ini, krisis listrik ini bisa teratasi dan untuk jangka panjang,” kata Effendhi, sembari meminta restu masyarakat Tarakan agar upaya koordinasi ini hasilkan kesepakatan positif.
Pihak Kepolisian Resor Tarakan juga mendukung upaya pemerintah kota yang akan menemui kapolda. “Apapun program pemerintah yang sifatnya untuk membangun kota, tentunya kita semua akan mendukung program tersebut. Termasuk, rencana walikota akan menemui kapolda untuk membicarakan proses hukum pembebasan lahan di Sungai Maya,” kata Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan melalui Kasubag Humas AKP Subarjo kemarin (7/5).
Hanya saja tegas Subarjo, apakah lahan yang kini menjadi objek permasalahan tersebut bisa dimanfaatkan sambil proses hukum berjalan atau tidak, tentunya, penyidik akan mengkaji terlebih dahulu permasalahannya. “Sampai hari ini, penyidik sendiri masih menunggu hasil audit dari BPKP. Jika sudah ada hasil auditnya, maka penyidik bisa mengambil suatu sikap terkait permintaan walikota dimaksud,” kata Subarjo lagi. Mengenai nama-nama yang diduga sebagai tersangka kata Subarjo, penyidik sudah mengantongi beberapa identitas. Namun, untuk memastikan keterlibatannya apakah sebagai tersangka atau tidak, penyidik masih menunggu hasil audit.
Di bagian lain, Subarjo juga menanggapi rencana demo besar-besaran besok. Pihak kepolisian rencananya menurunkan sekitar 100 personel, termasuk anggota Brimob. “Kami sudah menerima laporan terkait rencana demo besok, dan tentu kami akan siap siaga,” kata Subarjo menambahkan.
WALIKOTA ANGGAP MISKOMUNIKASI
Persoalan lain yang menjadi perhatian khusus adalah rencana pembangunan Stasiun Pengisian, Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Terkait hal ini Walikota Udin Hianggio membantah pihaknya dikatakan saling menunggu terkait rencana pembangunan SPBBE di Tarakan. Menurutnya, adanya ketidaksinkronan statemen yang disampaikan pemerintah kota dan Pertamina Balikpapan hanya masalah teknis.
“Ini hanya miskomunikasi, kalau perlu pemerintah kota yang akan mengejar ke Balikpapan,” kata Udin Hianggio. Dijelaskannya, pada waktu melakukan pertemuan di Balikpapan, pemerintah kota memang sudah menanyakan apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah kota untuk membangun sebuah SPPBE. Namun sejauh ini memang belum ada realisasi fisik karena masih terjadi perdebatan soal lahan pembangunan SPPBE di Tarakan.
“Tapi sudahlah, kita yang akan kejar. Tidak apa-apa demi kepentingan masyarakat banyak,” kata Udin Hianggio. Lalu soal tudingan sejumlah pihak yang menilai percuma dibangun SPPBE di Tarakan jika gasnya tidak tersedia, menurut walikota pandangan tersebut tidak tepat. “Justru SPPBE ini sengaja dibangun dekat pelabuhan supaya jika ada pengisian tangki gas dari luar bisa dilakukan dengan mudah. “Jadi jangan semata-mata berharap dengan gas kita, karena gas untuk SPPBE nanti bukan dari Tarakan. Tapi gas kiriman,” ujarnya. “Jadi jangan asal komentar yang keliru sehingga terjadi mis,” pungkasnya.
Sebelumnya, walikota mengungkapkan pemerintah kota Tarakan lebih siap untuk membangun SPPBE di wilayah utara Kaltim. bahkan soal lokasi, menurut walikota tidak menjadi persoalan karena pemerintah kota masih punya lahan yang cukup di beberapa titik di Tarakan. “Kalau lahan di kita tidak ada masalah,” ujarnya.
Bahkan kata walikota, DPRD menyatakan siap untuk menggelontorkan dana antara Rp 7 miliarsampai Rp 10 miliar untuk membangun SPPBE. “Pertemuan di Balikpapan juga dengan anggota dewan, jadi saya tidak terlalu banyak ngomong dan anggota dewan juga yang menyetujui karena untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya. Walikota berpendapat, SPPBE ini bukan hanya untuk kepentingan gas 3 kg saja, namun pemerintah mewacanakan perlu dibangun untuk kendaraan mobil dinas pemerintah yang berbahan bakar gas. “Harapan saya di Tarakan gas yang dihasilkan dimanfaatkan maksimal dalam rangka mengurangi subsidi pemerintah,” kata walikota saat itu.(ddq/dta/noi/*mad)
Sumber Info (Kecuali Gambar) : Radartarakan.co.id - Selasa, 8 Mei 2012
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :