Humas Polres: Dari satu orang itu (korban) bisa tujuh yang disebutkan
#Tarakan - Kasus asusila yang dialami dua orang pelajar putri di bawah umur dan diduga melibatkan sejumlah pegawai negeri termasuk dugaan keterlibatan salah satu pejabat di Tarakan, terus dikembangkan Polres Tarakan.
Untuk saat ini, ketiga orang pria berinisial Po, Aw, Ch yang telah ditetapkan menjadi tersangka telah dilakukan penahanan oleh polisi. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lainnya berdasarkan perkembangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
“Tetapi harus kita lihat berdasarkan pengakuan dan keterangan korban. Dan tentunya pengakuan tersebut harus diuji dan disertai adanya alat bukti,” ungkap Kamson Sitanggang, juru bicara Polres Tarakan kepada wartawan, Jumat (4/10).
Ditegaskan Kamson, dalam pengembangan dan penyelidikan kasus asusila, polisi sangat memerlukan adanya alat dan barang bukti.
Selain dari ketiga tersangka tersebut, apakah masih ada nama lain yang disebutkan sesuai pengakuan korban? Diakui Kamson, memang masih ada beberapa orang lagi, namun pihaknya enggan menyebutkan karena belum mencukupi bukti.
“Dari satu orang itu (korban) bisa tujuh yang disebutkan, tetapi tidak dapat disampaikan karena belum bisa dibuktikan,” ungkap Kamson.
Pengakuan salah satu korban pernah bersetubuh dengan pejabat tinggi? Polisi menyatakan tidak benar, namun lebih jauh Kamson enggan berspekulasi.
Meski demikian, polisi akan tetap mengembangkan kasus ini. Siapapun yang akan terlibat dalam perkara ini polisi tetap akan melakukan pemeriksaan. “Jadi siapapun itu, kita akan kroscek lagi kebenarannya,” tegasnya.
Menyikapi kasus ini, anggota DPRD Tarakan Agus Wahono mengaku sangat prihatin. Keprihatinan tersebut lantaran kasus tersebut harus terjadi kepada pelajar SMA yang usianya dibawah umur serta melibatkan oknum PNS yang bergelut di dunia pendidikan kota Tarakan.
“Ini tentunya mencoreng dunia pendidikan kita yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kesalnya.
Berangkat dari kasus pencabulan 2 orang pelajar SMA dibawah umur tersebut, Agus mengatakan diperlukan tolak ukur bersama sebagai bahan koreksi terhadap suatu sistem pembangunan karakter diri, yaitu moral.
“Meskipun ini ulah oknum, kita tidak bisa men-general-kan, akan tetapi bisa menjadi bahan pelajaran kita semua,” katanya.
“Porsi pemahaman mereka tentang agama yang kurang bisa juga dikatakan sebagai pemicu lainnya,”kata Agus menambahkan.
Selain itu, Agus juga menambahkan ada beberapa faktor lainnya seperti ekonomi, keluarga dan lingkungan pergaulan yang menjadi pemicu terjadinya tindak asusila tersebut.
Berkaitan dengan sanksi terhadap oknum guru PNS tersebut, Agus mengatakan bahwa hal tersebut kembali kepada mekanisme yang berlaku di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tarakan.
“Saya rasa kita kembalikan kepada norma dan mekanisme yang berlaku,” tutur Agus.
Agus pun mengatakan bahwa kasus ini perlu dikawal dan dianggap serius. Untuk itu diharapkan pihak-pihak terkait seperti Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan sebagainya perlu mendampingi kasus tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
“Tetapi harus kita lihat berdasarkan pengakuan dan keterangan korban. Dan tentunya pengakuan tersebut harus diuji dan disertai adanya alat bukti,” ungkap Kamson Sitanggang, juru bicara Polres Tarakan kepada wartawan, Jumat (4/10).
Ditegaskan Kamson, dalam pengembangan dan penyelidikan kasus asusila, polisi sangat memerlukan adanya alat dan barang bukti.
Selain dari ketiga tersangka tersebut, apakah masih ada nama lain yang disebutkan sesuai pengakuan korban? Diakui Kamson, memang masih ada beberapa orang lagi, namun pihaknya enggan menyebutkan karena belum mencukupi bukti.
“Dari satu orang itu (korban) bisa tujuh yang disebutkan, tetapi tidak dapat disampaikan karena belum bisa dibuktikan,” ungkap Kamson.
Pengakuan salah satu korban pernah bersetubuh dengan pejabat tinggi? Polisi menyatakan tidak benar, namun lebih jauh Kamson enggan berspekulasi.
Meski demikian, polisi akan tetap mengembangkan kasus ini. Siapapun yang akan terlibat dalam perkara ini polisi tetap akan melakukan pemeriksaan. “Jadi siapapun itu, kita akan kroscek lagi kebenarannya,” tegasnya.
Menyikapi kasus ini, anggota DPRD Tarakan Agus Wahono mengaku sangat prihatin. Keprihatinan tersebut lantaran kasus tersebut harus terjadi kepada pelajar SMA yang usianya dibawah umur serta melibatkan oknum PNS yang bergelut di dunia pendidikan kota Tarakan.
“Ini tentunya mencoreng dunia pendidikan kita yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kesalnya.
Berangkat dari kasus pencabulan 2 orang pelajar SMA dibawah umur tersebut, Agus mengatakan diperlukan tolak ukur bersama sebagai bahan koreksi terhadap suatu sistem pembangunan karakter diri, yaitu moral.
“Meskipun ini ulah oknum, kita tidak bisa men-general-kan, akan tetapi bisa menjadi bahan pelajaran kita semua,” katanya.
“Porsi pemahaman mereka tentang agama yang kurang bisa juga dikatakan sebagai pemicu lainnya,”kata Agus menambahkan.
Selain itu, Agus juga menambahkan ada beberapa faktor lainnya seperti ekonomi, keluarga dan lingkungan pergaulan yang menjadi pemicu terjadinya tindak asusila tersebut.
Berkaitan dengan sanksi terhadap oknum guru PNS tersebut, Agus mengatakan bahwa hal tersebut kembali kepada mekanisme yang berlaku di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tarakan.
“Saya rasa kita kembalikan kepada norma dan mekanisme yang berlaku,” tutur Agus.
Agus pun mengatakan bahwa kasus ini perlu dikawal dan dianggap serius. Untuk itu diharapkan pihak-pihak terkait seperti Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan sebagainya perlu mendampingi kasus tersebut (izo/*/ule/ddq)
Sumber Info : Radartarakan.co.id - Sabtu, 5 Oktober 2013
BERBAGI INFO :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tentang artikel diatas silahkan komentar anda yang bersifat positif dan membangun demi KOTA TARAKAN TERCINTA
SEKARANG KOMENTAR ANDA KAMI TUNGGU :